Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menetapkan tujuh prioritas pembangunan tahun 2027 sebagai arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Kamis, mengatakan tujuh prioritas tersebut meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, percepatan penurunan kemiskinan, penguatan perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Pemerintah daerah juga berupaya memperluas kesempatan kerja melalui penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk mengurai masalah disparitas antarwilayah.
“Pembangunan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan sosial dan lingkungan, penguatan tata kelola pemerintahan, sinergi pembangunan pusat dan daerah juga menjadi prioritas,” kata Dominggus.
Selain itu, Dominggus menjelaskan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan Papua Barat menunjukkan tren positif sepanjang 2025 yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan dari 67,69 pada 2024 menjadi 68,48.
Kemudian, tingkat kemiskinan Papua Barat juga mengalami penurunan dari 21,66 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025, sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6,46 persen.
Meski demikian, kata dia, pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja karena tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat meningkat menjadi 4,55 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat hanya 4,13 persen.
"Kondisi itu menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif, khususnya bagi generasi muda dan pencari kerja baru,” ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Papua Barat tetapkan tujuh prioritas pembangunan 2027
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2026