Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Tengah memperketat validasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna mencegah praktik pengisian data fiktif di satuan pendidikan.
Kepala Bidang Data Disdikbud Papua Tengah Yulianus Kuayo di Nabire, Jumat, mengatakan persoalan utama dalam pengelolaan pendidikan di daerah tersebut masih berkaitan dengan akurasi data sekolah.
“Satu-satunya data pendidikan yang diakui pemerintah adalah Dapodik. Namun, di lapangan masih ditemukan data yang tidak sesuai kondisi riil,” ujarnya.
Ia menjelaskan ketidaksesuaian itu, antara lain terlihat dari jumlah siswa yang tercatat dalam Dapodik tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian di sekolah.
“Di tingkat SD misalnya, saat ujian jumlah siswa sedikit, tetapi dalam Dapodik tercatat banyak. Begitu juga di SMP, siswa kelas IX yang ikut ujian sedikit, tetapi data kelas VII dan VIII, jumlah anak didik justru tinggi,” katanya.
Menurut dia, temuan tersebut mengindikasikan adanya manipulasi data, termasuk penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid oleh oknum operator maupun pihak sekolah.
Sebagai langkah penertiban, Disdikbud Papua Tengah akan merekomendasikan pemberian sanksi kepada sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Jika ditemukan ketidaksesuaian, kami akan merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten untuk memberikan sanksi hingga pencabutan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN),” katanya.
Ia menambahkan kebijakan tersebut telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten, serta berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta.
Selain itu, Disdikbud Papua Tengah juga meminta Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang seluruh data Dapodik di masing-masing sekolah.
“Kami minta kabupaten turun langsung memeriksa dan memastikan semua data yang dimasukkan benar dan sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Yulianus menegaskan pembenahan data menjadi langkah penting dalam perumusan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran di Papua Tengah.
“Data yang valid akan menentukan kualitas perencanaan. Jika datanya salah, kebijakan juga tidak akan tepat,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Disdikbud Papua Tengah perketat validasi Dapodik cegah data fiktif
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2026