Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire memberdayakan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat lokal sekaligus mendukung kelancaran pendataan di wilayah Papua Tengah.
Kepala BPS Nabire Dio Ginting di Nabire, Senin, mengatakan sebanyak 131 Petugas Pencacah Lapangan (PCL) direkrut untuk melaksanakan pendataan di Kabupaten Nabire, dengan sekitar 50 persen di antaranya merupakan OAP.
"Sedangkan di Kabupaten Dogiyai, dari 97 petugas pencacah lapangan yang direkrut, seluruhnya atau 100 persen merupakan Orang Asli Papua," katanya.
Ia menjelaskan, para petugas akan melakukan pendataan secara door to door selama 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Menurut dia, petugas yang direkrut harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya minimal lulusan SMA, mampu mengoperasikan telepon pintar berbasis Android, memiliki rekening bank, serta berdomisili di distrik yang sama dengan wilayah tugasnya.
"Kami mempertimbangkan faktor transportasi dan kondisi wilayah, sehingga petugas diupayakan berasal dari distrik yang sama agar lebih memahami kondisi lapangan dan tidak mengalami kendala mobilitas," ujarnya.
Keberadaan para mitra statistik, termasuk OAP yang direkrut sebagai petugas sensus, juga menjadi investasi sumber daya manusia bagi BPS karena petugas dengan kinerja baik akan diprioritaskan untuk dilibatkan dalam berbagai survei statistik berikutnya.
"BPS setiap bulan melakukan berbagai survei, termasuk survei inflasi. Karena jumlah pegawai organik terbatas, kami tetap membutuhkan mitra yang kompeten untuk membantu kegiatan statistik di lapangan," ujarnya.
Untuk memastikan kualitas data, BPS juga memberikan pelatihan lebih intensif dibandingkan survei-survei sebelumnya.
Jika pada survei reguler pelatihan biasanya berlangsung tiga hari, maka petugas Sensus Ekonomi 2026 mendapatkan pembekalan selama enam hari, terdiri atas tiga hari belajar mandiri melalui platform e-learning dan tiga hari pelatihan tatap muka.
Menurut Dio, pelatihan yang lebih panjang diperlukan karena sensus ekonomi merupakan pendataan lengkap yang mencakup karakteristik sosial ekonomi rumah tangga, usaha mikro, usaha besar, hingga sektor pertanian dan peternakan.
"Sensus ini memiliki indikator yang sangat banyak sehingga petugas harus benar-benar memahami materi sebelum turun ke lapangan," katanya.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan sepenuhnya menggunakan perangkat digital tanpa penggunaan kertas. Data yang dikumpulkan petugas akan langsung terkirim ke sistem BPS pusat secara daring.
Dengan sistem tersebut, lanjut dia, berbagai kejanggalan atau anomali data dapat terdeteksi secara otomatis melalui algoritma yang telah dikembangkan.
"Misalnya ada usaha menengah besar tetapi jumlah pegawainya sangat sedikit, atau sebaliknya usaha mikro dengan jumlah pekerja terlalu banyak, sistem akan langsung mendeteksi sebagai anomali untuk diperiksa kembali," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2026