Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya menjadi 26 persen pada tahun 2023 dari 26,78 persen pada 2022.
Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso di Sorong, Sabtu, menjelaskan komitmen penurunan angka kemiskinan itu dilaksanakan melalui optimalisasi program kerja dari setiap perangkat daerah.
"Program harus terarah dan berdasar pada data konkret supaya dampaknya menyentuh," kata Yan Piet Mosso.
Sebab, menurutnya, masalah kemiskinan merupakan isu nasional yang mendapatkan perhatian dari pusat sampai ke setiap provinsi di seluruh Indonesia.
"Ini menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, lewat cara kerja cepat supaya komitmen itu terwujud," kata dia.
Berkaitan dengan itu, dia menegaskan kepada seluruh kepala distrik dan kampung yang tahu persis kondisi masyarakat agar mendata masyarakat yang masuk kategori miskin, sehingga pada realisasi program nanti langsung menyentuh masyarakat tersebut.
"Selain itu, kepala distrik dan kampung harus melaporkan data itu ke setiap dinas teknis untuk membantu realisasi program kerja dari setiap OPD," kata Mosso.
Ia mengajak seluruh pihak untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan kasus kemiskinan ini.
"Karena ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait penanganan kemiskinan ini," ucapnya.
Sebelumnya Staf Khusus Kemendagri Bidang Pembangunan Desa dan Perbatasan, Hairuddin Hasibuan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RKPD 2024, menjelaskan salah satu perhatian Pemerintah Pusat adalah soal kemiskinan ekstrem.
"Oleh Pemerintah Pusat, perintahkan seluruh daerah, khususnya Provinsi Papua Barat Daya agar benar-benar memperhatikan penurunan angka kemiskinan ekstrem ini," kata dia.
Menurut dia, optimalisasi dana APBD di setiap daerah harus tepat sasaran dan berbasis data, sehingga kasus kemiskinan tersebut lambat laun mengalami penurunan. "Ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2023
Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso di Sorong, Sabtu, menjelaskan komitmen penurunan angka kemiskinan itu dilaksanakan melalui optimalisasi program kerja dari setiap perangkat daerah.
"Program harus terarah dan berdasar pada data konkret supaya dampaknya menyentuh," kata Yan Piet Mosso.
Sebab, menurutnya, masalah kemiskinan merupakan isu nasional yang mendapatkan perhatian dari pusat sampai ke setiap provinsi di seluruh Indonesia.
"Ini menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, lewat cara kerja cepat supaya komitmen itu terwujud," kata dia.
Berkaitan dengan itu, dia menegaskan kepada seluruh kepala distrik dan kampung yang tahu persis kondisi masyarakat agar mendata masyarakat yang masuk kategori miskin, sehingga pada realisasi program nanti langsung menyentuh masyarakat tersebut.
"Selain itu, kepala distrik dan kampung harus melaporkan data itu ke setiap dinas teknis untuk membantu realisasi program kerja dari setiap OPD," kata Mosso.
Ia mengajak seluruh pihak untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan kasus kemiskinan ini.
"Karena ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait penanganan kemiskinan ini," ucapnya.
Sebelumnya Staf Khusus Kemendagri Bidang Pembangunan Desa dan Perbatasan, Hairuddin Hasibuan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RKPD 2024, menjelaskan salah satu perhatian Pemerintah Pusat adalah soal kemiskinan ekstrem.
"Oleh Pemerintah Pusat, perintahkan seluruh daerah, khususnya Provinsi Papua Barat Daya agar benar-benar memperhatikan penurunan angka kemiskinan ekstrem ini," kata dia.
Menurut dia, optimalisasi dana APBD di setiap daerah harus tepat sasaran dan berbasis data, sehingga kasus kemiskinan tersebut lambat laun mengalami penurunan. "Ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah," katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2023