Gubernur Papua Mathius D Fakhiri meminta seluruh pemangku kepentingan agar terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan hutan guna mencegah penebangan liar yang berpotensi merusak lingkungan serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam.
"Untuk itu, saya minta pengelolaan hutan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk rencana kerja tahunan yang menjadi dasar kegiatan industri," katanya di Jayapura, Papua Selasa (2/12).
Fakhiri menilai kepatuhan pada aturan penting untuk memastikan keberlanjutan serta memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
"Kami berharap perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dapat menjalankan kontrol ketat dan memberikan pembinaan kepada masyarakat agar mengetahui batasan dalam aktivitas pemanfaatan kayu," ujarnya.
Pihaknya juga meminta masyarakat harus aktif dan peduli dalam menjaga kelestarian kawasan. Karena sebagian besar kasus penebangan liar dilakukan oleh warga setempat sehingga pendekatan edukatif dinilai sebagai langkah penting.
"Saya juga meminta pimpinan perusahaan memastikan masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak hutan selain itu juga dari instansi terkait dalam hal ini dinas kehutanan memberikan pelatihan terkait hasil hutan bukan kayu (HHBK) karena ini mendorong pemanfaatan lahan-lahan yang selama ini tidak produktif agar kembali ditanami," katanya.
Dia menambahkan, Pemprov Papua menargetkan peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan karbon, sehingga keberlanjutan tutupan hutan menjadi prioritas penting yang harus dijaga bersama.
"Seperti kawasan pegunungan di sekitar Kota Jayapura yang dinilai sangat vital bagi sumber kehidupan masyarakat. Karena itu, lokasi tersebut tidak boleh diganggu dan harus dilindungi oleh seluruh pihak," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025