Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat Origenes Ijie membantah isu pencabutan laporan polisi atas dugaan pencemaran nama baik dalam aksi protes oleh 1.002 honorer.
Pihaknya telah menyiapkan sejumlah dokumen untuk melanjutkan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan nomor LP/B/459/V/2025/SPKT/Polresta Manokwari/Polda Papua Barat.
"Ini persoalan harga diri dan martabat karena sudah serang personal, jadi laporan polisi saya tidak cabut," kata Origenes saat ditemui awak media di Manokwari, Senin.
Ia sangat menyayangkan sikap salah satu oknum PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat yang menyebarkan dokumen honorer Biro Umum untuk diakomodasi dalam seleksi CPNS.
Dokumen tersebut kemudian menjadi pemicu terjadinya aksi protes dari 1.002 honorer lingkup pemerintah provinsi setempat dengan sejumlah tuduhan yang dialamatkan pada dirinya.
"Ada etika pemerintahan, ada kode etik, dan ada hal-hal yang bersifat rahasia pemerintahan. Bukan viralkan tanpa dasar yang jelas," ujarnya.
Menurut dia proses hukum yang berlangsung merupakan efek jerah dan menjadi pelajaran agar aparatur pemerintah tidak bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permasalahan internal pemerintahan harusnya ditempuh dengan mekanisme yang sudah diatur dan secara berjenjang, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan secara berlebihan.
"Data honorer biro kami itu 200 orang, dan sudah diserahkan ke BKD tapi malah difoto lalu disebar oleh oknum pegawai," kata Origenes.
Dia menyebut bahwa berdasarkan data BKD ada 30 honorer dari Biro Umum Setda Papua Barat yang diakomodasi dalam seleksi CPNS, padahal dirinya tidak mengeluarkan data dimaksud.
Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi mekanisme dan proses seleksi honorer menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai negeri sipil.
"Lalu berkembang isu saya titip nama 300 orang dalam formasi pengangkatan 1.002 honorer, padahal data saya hanya 200 orang," jelasnya.
Ia mengakui sudah ada pertemuan antara dirinya dengan Aliansi Honorer Nasional (AHN) Papua Barat dan Forum Honorer 1.002 Papua Barat di Manokwari pada 16 Mei 2025.
Dalam pertemuan itu Origenes tidak pernah melontarkan kalimat yang berkaitan dengan rencana pencabutan laporan polisi terhadap oknum pegawai BKD dan tiga oknum honorer.
"200 orang honorer kami sudah ada disposisi dari penjabat gubernur waktu itu, dan gubernur definitif. Saya jelaskan ke mereka, tapi tidak bahas cabut laporan," tegas Origenes.
Perlu diketahui, ada lima poin yang disampaikan AHN Papua Barat dan Forum Honorer 1.002 Papua Barat saat melakukan aksi unjuk rasa pada 14 Mei 2025 di halaman kantor gubernur.
Salah satu poin mengecam sikap Origenes Ijie yang berusaha membatalkan proses formasi 1.002 honorer menggunakan kapasitas jabatan Kepala Biro Umum Setda Papua Barat.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025