Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas pengelolaan dana desa melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung Tingkat Regional Papua Barat Tahun 2025.
Ketua Panitia Worskhop BPKP Papua Barat Fajar Nur Firmansyah di Manokwari, Selasa, kegiatan ini menyasar berbagai unsur pemerintahan, termasuk kepala daerah, kepala distrik, perwakilan kampung, pendamping desa, serta tenaga ahli dari seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat.
“Workshop ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mendorong transformasi ekonomi desa secara berkelanjutan,” katanya.
Ia mengatakan, melalui kegiatan itu, BPKP juga mendorong pemerintah kampung memiliki pemahaman yang kuat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa, serta mendorong inovasi penggunaan dana untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasi terhadap peran BPKP dalam pembinaan dan pengawasan keuangan kampung.
Ia mengatakan, pentingnya dana desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, kampung merupakan garda terdepan dalam pembangunan nasional sehingga keberhasilannya sangat menentukan kemajuan daerah dan bangsa.
“Oleh karena itu, setiap rupiah dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan dan membawa manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Gubernur saat membuka workshop tersebut.
Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mendukung penguatan kapasitas aparatur desa melalui workshop tersebut.
Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan, sekaligus mendorong inovasi pemanfaatan dana kampung untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kita harap workshop ini mendorong sinergi antara Pemprov, BPKP, dan pemerintah desa, khususnya dalam pembinaan dan pengawasan keuangan kampung,” imbuhnya.
Ia mengapresiasi peran BPKP Papua Barat yang terus konsisten melakukan pengawasan terhadap keuangan desa, serta mendorong kerja sama lintas sektor dalam tata kelola kampung yang lebih baik.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025