Aliansi mahasiswa serahkan 17 tuntutan saat gelar demo damai di Manokwari

Manokwari (ANTARA) - Aliansi mahasiswa yang merupakan gabungan dari enam organisasi kemahasiswaan menyerahkan 17 poin tuntutan saat menggelar demonstrasi damai di Manokwari, Papua Barat, pada Selasa.

Aspirasi tersebut diserahkan kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.

Koordinator aksi Yakonias Surune mengatakan 17 tuntutan merupakan aspirasi mahasiswa terkait dinamika sosial politik nasional dan daerah untuk ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Aliansi mahasiswa berkeinginan agar pihak legislatif, eksekutif maupun yudikatif melibatkan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

"Aspirasi ini kami serahkan sesuai lembaga masing-masing supaya lebih memprioritaskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Dia menyebut poin tuntutan aliansi mahasiswa antara lain, menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR, setop pemborosan uang rakyat untuk kepentingan elite, serta hentikan tindakan represif aparat keamanan.

Kemudian, perumusan undang-undang masyarakat adat, prioritaskan hak berpolitik orang asli Papua (OAP), hentikan proyek strategis nasional di Tanah Papua, dan regulasi penjualan pinang khusus OAP.

"Keseluruhannya ada 17 poin tuntutan dari kami dalam menyikapi permasalahan nasional dan daerah, khususnya Papua Barat," ucap Yakonias.

Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor menyebut bahwa ada dua poin tuntutan mahasiswa sudah diakomodasi melalui perumusan peraturan daerah (perda) yang diikuti dengan peraturan gubernur.

DPRP bersama pemerintah provinsi nantinya akan menindaklanjuti poin tuntutan aliansi mahasiswa yang berkaitan dengan situasi sosial politik nasional ke pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga.

"Kalau yang berkaitan dengan daerah segera kami tindak lanjut, kalau nasional nanti kami teruskan ke pusat," kata Wonggor.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengapresiasi aliansi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dengan cara yang aman, damai, dan tertib sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah daerah selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari generasi muda, termasuk mahasiswa, sebagai mitra strategis dalam mendukung program pembangunan.

"Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyampaikan aspirasi dengan damai. Ini yang paling penting," ucap Dominggus.

Dia menyebut pemerintah daerah bersama TNI-Polri berupaya secara maksimal agar penyampaian pendapat oleh aliansi mahasiswa tidak terkontaminasi dengan kepentingan kelompok tertentu.

Hal tersebut berpotensi menimbulkan tindakan kericuhan yang mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu, aktivitas masyarakat terhambat, dan perputaran ekonomi melemah.

"Berangkat dari pengalaman yang terjadi di Manokwari, selalu ada pihak-pihak yang memanfaatkan aksi demo mahasiswa," kata Dominggus.

Sebagai informasi, turut hadir dalam penyerahan 17 poin tuntutan dari aliansi mahasiswa antara lain, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, dan tokoh agama.

Setelah menyerahkan poin tuntutan, aliansi mahasiswa membersihkan ruas jalan yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi kemudian membubarkan diri dengan tertib.