Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong, Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kota Sorong memprioritaskan penanganan masalah sosial seperti banjir dan sampah sebagai langkah mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan bebas banjir.
Ketua DPRK Sorong John Lewerissa di Sorong, Jumat, mengatakan persoalan banjir dan sampah menjadi tanggung jawab moral pemerintah daerah dan lembaga legislatif untuk segera diatasi karena telah lama menjadi keresahan masyarakat.
“Ini merupakan hal-hal prioritas dan menjadi tanggung jawab saya selaku ketua bersama seluruh anggota DPRK,” katanya.
Menurut dia, banjir di sejumlah titik rawan seperti depan Kantor DPRK, Jalan Jupiter, Kilometer 9, dan beberapa lokasi lainnya sudah sering terjadi dan membutuhkan langkah cepat melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kami di DPRK akan terus mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam penanganan banjir di Kota Sorong,” ujarnya.
Selain banjir, John juga menyoroti persoalan penanganan sampah yang dinilai belum maksimal. DPRK akan memastikan pemerintah daerah segera memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar kota tetap bersih dan sehat.
“Tak hanya banjir, masalah sampah juga harus segera ditangani secara baik oleh pemerintah daerah. Kami akan memastikan hal itu menjadi perhatian utama,” katanya.
Selain itu, John Lewerissa juga menekankan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal Kota Sorong dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Menurut dia, tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah perlu diantisipasi dengan optimalisasi sumber-sumber pajak daerah agar pembangunan tetap berkelanjutan.
“PAD harus terus ditingkatkan karena dana transfer pusat dipastikan akan menurun. Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar pembangunan di ibu kota Provinsi Papua Barat Daya tetap berjalan,” ujarnya.
Wali Kota Sorong Septinus Lobat, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi banjir dan sampah secara bertahap melalui peningkatan infrastruktur dan penguatan sistem pengelolaan lingkungan.
“Kami sudah memetakan titik-titik rawan banjir dan akan menindaklanjutinya dengan normalisasi saluran air, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” katanya.
Menurut dia, kerja sama lintas sektor, termasuk dukungan DPRK, sangat dibutuhkan agar program lingkungan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan DPRK dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama agar Sorong benar-benar bersih dan bebas banjir,” ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025