Sorong (ANTARA) - Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Sorong menyebutkan bahwa kasus positif HIV di Kota Sorong terus meningkat, mulai dari Januari hingga Agustus 2025, tercatat 222 orang dinyatakan positif HIV, melebihi angka kasus baru pada 2024 yang berjumlah 215 kasus.
Sekretaris KPA Kota Sorong, Jeny Isir di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu, menjelaskan bahwa lonjakan kasus positif ini menjadi perhatian serius KPA Kota Sorong yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk memperkuat layanan kesehatan dan akses pengobatan bagi masyarakat dalam menekan penularan HIV.
“Selain upaya implementasi pemberian obat pencegahan, kami juga telah menyediakan layanan tes HIV dan pengobatan di 10 puskesmas serta rumah sakit swasta lainnya seperti Maleo dan Rumah Sakit Angkatan Darat,” ujarnya.
Jeny memastikan ketersediaan obat Antiretroviral (ARV) yang menjadi bagian utama dari pengobatan HIV/AIDS tidak mengalami kendala.
“Obat ARV itu tersedia di Rumah Sakit Sele Be Solu, Rumah Sakit Angkatan Laut, dan 10 puskesmas di daerah ini,” jelasnya.
Sejak 2004 hingga Agustus 2025, Kota Sorong telah mencatat 4.202 kasus positif HIV.
Data KPA menunjukkan bahwa kelompok usia 20–29 tahun dan 30–39 tahun, yang merupakan usia produktif, menjadi kelompok dengan jumlah kasus tertinggi.
Kemudian, dari aspek pendidikan, lulusan SMA tercatat sebagai kelompok dengan jumlah kasus terbanyak.
Selain kelompok usia produktif, ibu hamil menjadi penyumbang kasus terbesar kedua.“ Berdasarkan data kita dari Januari hingga Agustus 2025, sekitar 23 ibu hamil positif HIV,” kata Jeny.
Untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi, KPA menjalankan program pencegahan HIV dari ibu ke anak melalui pendampingan dan pemeriksaan berkala.
Jeny menyebutkan bahwa faktor risiko yang paling banyak menyebabkan seseorang terpapar HIV di Kota Sorong adalah hubungan seksual tanpa perlindungan.
"Edukasi mengenai perilaku sehat dan aman pun terus digencarkan," katanya.
Menurut dia, dengan lonjakan kasus yang cukup signifikan pada 2025, KPA Kota Sorong menilai bahwa kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS di daerah tersebut.
