Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melibatkan sebanyak 856 pengusaha jasa konstruksi orang asli Papua (OAP) dari tujuh kabupaten se-Papua Barat dalam proyek percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2025.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Senin, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah melaksanakan program Papua Barat Produktif yang berorientasi pada pemberdayaan pengusaha asli Papua.

"Data kontraktor OAP di Papua Barat awalnya 2.714 pengusaha, tapi setelah diverifikasi turun jadi 1.807 pengusaha. Provinsi akomodir 856 pengusaha, sisanya kabupaten," kata Dominggus.

Dia menjelaskan, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran pengadaan barang dan jasa tahun 2025 melalui mekanisme penunjukan langsung kepada kontraktor OAP senilai Rp70.655.774.500.

"Ini baru satu instansi. Nilai pekerjaan bervariasi, data sudah masuk jadi nanti kontraktor OAP diprioritaskan untuk paket penunjukan langsung dari masing-masing dinas," ujarnya.

Dominggus menyebut keterlibatan kontraktor OAP dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan, merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019.

Pemerintah provinsi sebelumnya telah berkoordinasi dengan tujuh kabupaten guna merealisasikan komitmen keberpihakan terhadap kontraktor OAP pada setiap pelelangan paket proyek.

"Pemerintah provinsi ataupun kabupaten punya tanggung jawab yang sama, bagaimana memberdayakan kontraktor OAP di Papua Barat," ucap Dominggus.

Dirinya akan berkomunikasi dengan Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, dan lainnya di Papua Barat agar mengalokasikan paket proyek PL untuk kontraktor OAP.

Keberpihakan terhadap kontraktor OAP dalam setiap pelaksanaan program pembangunan di seluruh Tanah Papua merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus).

Pewarta: Fransiskus Salu Weking

Editor : Evarianus Supar


COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025