Kemenkum Papua Barat kembangkan aplikasi layanan produk hukum daerah

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Papua Barat mengembangkan aplikasi layanan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah sebagai wujud transformasi digital.

Aplikasi inovasi yang dimaksud yaitu Siwosi Proda atau sistem informasi wadah konsultasi dan mediasi produk hukum daerah, yang merupakan pengembangan dari sistem e-Harmonisasi.

"Siwo Proda dikembangkan dari e-Harmonisasi yang diluncurkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas," kata Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Papua Barat Muhayana di Manokwari, Rabu.

Baca juga: Merawat idealisme ANTARA sebagai kantor berita resmi negara

Dia menyebut bahwa Siwosi Proda menjadi tahapan pra-harmonisasi yang memfasilitasi konsultasi dan mediasi penyusunan regulasi daerah secara cepat, transparan, dan terintegrasi tanpa tatap muka.

Pengembangan sistem berbasis digital berdampak positif terhadap upaya memperkuat layanan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

"Konsultasi dan mediasi penyusunan regulasi daerah bisa dilakukan melalui aplikasi tanpa harus ke kantor wilayah," ujarnya.

Selain itu, pihaknya telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah di Papua Barat maupun Papua Barat Daya, dan menyusun prosedur standar pengharmonisasian.

Kemudian, menerbitkan surat edaran terkait pemanfaatan transformasi digital pelayanan hukum, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan aplikasi teknologi informasi.

"Kami sudah teken kerja sama dengan pemerintah daerah di wilayah kerja Kemenkum Papua Barat," ucap Muhayana.

Dengan penerapan aplikasi digital tersebut, menurut dia, Kanwil Papua Barat berkomitmen menghadirkan layanan hukum yang responsif, efisien, dan akuntabel sesuai kebijakan transformasi digital Kementerian Hukum.