Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat merumuskan kerja sama dengan pemerintah provinsi setempat untuk melaksanakan penghitungan indeks pembangunan manusia (IPM) khusus bagi orang asli Papua (OAP).
Kepala BPS Papua Barat Merry di Manokwari, Selasa, mengatakan pihaknya telah menerima data OAP dari pemerintah daerah, namun perlu dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Harus ada penandatangan antara BPS RI dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, karena nanti datanya dikeluarkan untuk survei tersendiri," kata dia.
Ia menyebut penghitungan IPM khusus OAP bermaksud memberikan gambaran spesifik tentang capaian pembangunan manusia di Papua Barat, terutama aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.
Metode penghitungan harus dimulai dari pemadanan data kemudian dilanjutkan dengan survei guna mengukur komponen IPM khusus OAP, seperti usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan daya beli.
"Supaya hasil penghitungan IPM khusus OAP lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Merry.
Dia mengatakan rencana penandatangan nota kerja sama dimaksud telah dikoordinasikan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Deassy D Tetelepta.
BPS senantiasa mendukung upaya pemerintah provinsi agar penyusunan rencana program pembangunan berbasis data, sehingga setiap kebijakan dapat menjawab kebutuhan prioritas masyarakat OAP.
"Nanti Pak Gubernur menyesuaikan waktunya Kepala BPS RI. Kami upayakan sebelum akhir tahun sudah ada penandatanganan kerja sama," kata dia.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Papua Barat Ria Maria Come mengatakan data OAP tercatat 226.266 jiwa sudah diserahkan kepada BPS untuk kepentingan penghitungan IPM.
Penyerahan data OAP bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan dan program otonomi khusus (otsus) sesuai dengan misi ketujuh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.
"Data yang kami serahkan ke BPS itu data by name by address OAP per 14 Agustus 2025. Data ini diterbitkan Ditjen Dukcapil," katanya.
Pihaknya masih terus melakukan pendataan khusus OAP di tujuh kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Hasil pendataan OAP dapat digunakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk program pembangunan, termasuk penghitungan besaran alokasi dana otonomi khusus setiap tahun.
Data OAP per 19 September 2025 tercatat 307.444 jiwa terdiri atas 158.669 laki-laki dan 148.775 perempuan.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025