Program pendidikan sekolah gratis yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah dinilai sangat membantu dan meringankan beban sekolah dalam menyiapkan sarana belajar peserta didik.
Kepala SMK Negeri 1 Paniai Yuliton Degei, di Enarotali, Selasa, mengatakan program pendidikan gratis yang menjadi kebijakan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa memberikan dampak positif bagi sekolah, khususnya dalam penyediaan atribut dan perlengkapan belajar siswa.
“Program ini sangat luar biasa dan meringankan beban sekolah. Setelah kami menerima bantuan dana pendidikan gratis, kami sudah menyiapkan banyak sarana belajar seperti seragam, topi, dasi, dan buku tulis. Anak-anak merasa senang,” kata Yuliton.
Ia menyebutkan SMK Negeri 1 Pariwisata Paniai menerima dana pendidikan gratis sebesar Rp780 juta. Menurut dia, dana tersebut sangat besar dan bermanfaat untuk mendukung operasional sekolah serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik.
Selain meringankan beban sekolah, kata dia, program pendidikan gratis juga membantu orang tua murid yang selama ini masih terkendala kemampuan ekonomi untuk menyiapkan atribut sekolah bagi anak-anak mereka.
“Orang tua sangat terbantu karena penghasilan ekonomi sebagian besar masih terbatas. Dengan adanya program ini, beban mereka jauh berkurang,” ujarnya.
Pendidikan vokasi atau kejuruan ke depan, kata dia, diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan mudah beradaptasi di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Namun demikian Kabupaten Paniai masih kekurangan tempat praktik bagi siswa SMK.
Ia mengusulkan agar dukungan terhadap penyediaan tempat praktik dan kerja sama dengan DUDI dapat dimasukkan dalam pengembangan program pendidikan gratis ke depan.
“Kami berharap pemerintah juga memperhatikan ketersediaan tempat praktik seperti perusahaan, proyek, atau bengkel. Ini penting agar siswa bisa mendapatkan pengalaman langsung,” katanya.
Seperti diketahui, Pemprov Papua Tengah resmi menetapkan daftar penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Gratis melalui Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/259 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 3 Oktober 2025.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk menjamin layanan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Papua Tengah.
Program pendidikan gratis menyasar seluruh jenjang pendidikan di delapan kabupaten, yakni Nabire, Mimika, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.
Program Pendidikan Gratis menyasar 47 sekolah di Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika sebanyak 44 sekolah, Dogiyai enam sekolah, Deiyai 12 sekolah, Paniai 10 sekolah, Intan Jaya tiga sekolah, Puncak lima sekolah, dan Puncak Jaya lima sekolah.
Dalam pelaksanaannya pemerintah menetapkan besaran dana bantuan berdasarkan unit biaya per siswa dengan nominal berbeda pada setiap satuan pendidikan.
Untuk jenjang SMA Negeri di Nabire, harga satuan ditetapkan sebesar Rp1,3 juta hingga Rp10 juta per siswa, sementara di Mimika sebesar Rp1 juta hingga Rp10 juta per siswa.
Seluruh biaya yang timbul dari kebijakan pendidikan gratis ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah
“Dengan hadirnya program sekolah gratis tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi anak usia sekolah di Papua Tengah yang terkendala biaya dalam mengakses pendidikan berkualitas,” katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2026