Manokwari (ANTARA) - Bupati Manokwari Provinsi Papua Barat Hermus Indou bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari membahas program kerja tahun 2024 yang akan dituangkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Kita perlu menyamakan persepsi, pemahaman dan langkah terkait upaya melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang akan kita tuangkan dalam APBD 2024," kata Hermus pada dialog penyusunan rencana kerja Pemkab Manokwari tahun 2024 di Manokwari, Selasa.
Ia menjelaskan, setiap OPD harus segera menyusun program guna dituangkan pada APBD 2024 paling lambat 30 November 2023. Jika tidak sesuai waktu maka Pemkab Manokwari bisa mendapat sanksi.
"Mari kita menjadi jadi ASN atau pejabat daerah yang taat asas dan taat melaksanakan amanat UU terkait penyusunan APBD. Plafon anggaran ini menjadi pedoman bagi OPD dalam perencanaan dan penyusunan APBD 2024," jelasnya.
Ia mengatakan, APBD 2024 harus disusun dengan objektif dan berkualitas. APBD harus mampu menjawab semua persoalan dan kebutuhan masyarakat. APBD jangan sampai subjektif mementingkan keinginan pribadi pejabat. APBD adalah amanat rakyat pada pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
"Jangan sampai masalah masyarakat berbeda dengan program yang direncanakan pada APBD 2024," ungkapnya.
Ia menjelaskan, APBD juga harus rasional dalam mengatur belanja daerah. Dimana belanja daerah yang berkualitas adalah belanja pokok selalu lebih besar dari belanja penunjang.
Menurutnya, penyusunan APBD juga harus mampu terjemahkan visi misi dan program strategis kepala daerah yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Beberapa isu strategis harus diperhatikan dalam penyusunan program.
"Seperti peningkatan SDM di sektor pendidikan dan kesehatan. Penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem juga harus jadi prioritas. Begitu juga Pemilu 2024 dan pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi," katanya.
Hermus mengatakan, beban APBD 2024 cukup besar sehingga menjadi perhatian semua OPD. Selain itu, Pemkab Manokwari juga harus melakukan percepatan pengembangan infrastruktur strategis pembangunan Ibukota Provinsi Papua Barat yang membutuhkan biaya besar untuk ganti rugi masyarakat.
"Kita tengah melakukan pembangunan Pasar Modern Sanggeng, pelebaran bandara, perubahan jalur menuju bandara serta pelebaran Jalan Sudjarwo. Memang proyek itu dibiayai APBN, tapi kita punya tanggungan menyelesaikan lahan dan ganti ruginya. Ini harus direncanakan dengan baik, karena butuh uang banyak dan saling terkait satu dengan lainnya," ujarnya.
