Manokwari (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat mengusulkan penerapan harga per porsi makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hendaknya menggunakan zonasi yang disesuaikan dengan tingkat kemahalan masing-masing daerah, terutama kawasan Indonesia Timur.
Anggota DPR Papua Barat Saleh Siknun di Manokwari, Selasa, mengatakan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional sudah semestinya mempertimbangkan kondisi geografis setiap daerah sehingga penetapan harga per porsi makanan tidak menimbulkan permasalahan.
"Tidak bisa hanya gunakan standardisasi merata dari Sabang sampai Merauke, karena kondisi geografis berpengaruh terhadap tingkat kemahalan distribusi barang," kata Saleh.
Selain itu, kata dia, Badan Gizi Nasional juga perlu merumuskan instrumen yang jelas terkait sumber anggaran selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi kelompok sasaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia.
Rumusan instrumen dan teknis pelaksanaan program tersebut nantinya menjadi panduan bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyiapkan segala kebutuhan, sehingga penerapan yang efektif dimulai pada Januari 2025 berjalan lancar.
"Apakah program ini hanya didanai APBN atau nanti ada sharing dana APBD provinsi maupun kabupaten. Ini yang harus jelas supaya pemerintah daerah tidak kesulitan," ucap Saleh.
Menurut dia optimalisasi pengawasan terhadap tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis menjadi hal terpenting guna mencegah potensi penyalahgunaan yang akan memengaruhi penurunan kualitas menu dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Pola pengawasan itu tidak hanya dilakukan saat pengolahan bahan baku menjadi makanan bergizi melalui unit layanan yang telah ditentukan, melainkan proses distribusi kepada setiap anak sekolah sebagai sasaran penerima program tersebut secara intensif.
"Tentukan juga lembaga mana yang kontrol dan pantau pemberian makanan bergizi setiap hari ke sekolah-sekolah. Awasi menu makanan, harga dan ketepatan penyalurannya," ujar Saleh.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengatakan bahwa pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Kodam XVIII/Kasuari untuk melaksanakan uji coba pemberian makanan bergizi yang merupakan salah satu program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Barat mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya memperbaiki asupan gizi yang seimbang bagi generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
"Kami belum mendapat petunjuk teknis dari pusat tapi prinsipnya kami mendukung. Nanti kami koordinasi dengan Kodam untuk lakukan uji coba," ucap Ali Baham.
