272 sekolah di Kota Sorong terima Program Sekolah Gratis

Sorong (ANTARA) - Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Septinus Lobat menyebutkan sebanyak 272 sekolah dari seluruh satuan pendidikan baik negeri maupun swasta telah ditetapkan sebagai penerima manfaat dari Program Sekolah Gratis pada tahun ajaran 2025/2026 di wilayah itu.

"Penerapan sekolah gratis ini akan berlangsung pada penerimaan siswa baru pada 16 Juni 2025," katanya di Kota Sorong, Papua, Sabtu.

Pihaknya telah mengeluarkan peraturan yang akan menjadi dasar dan acuan untuk mendukung penerapan Program Sekolah Gratis berupa Peraturan Wali (Perwali) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Sekolah Gratis di Kota Sorong.

"Makanya kita menyosialisasikan kepada 272 kepala sekolah tentang teknis penerapan Program Sekolah Gratis," katanya.

Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah yang sangat antusias dengan penerapan sekolah gratis ini. "Kami terus mengawal program ini supaya bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Sorong," ujarnya.

Pihaknya berkomitmen datang ke setiap sekolah guna memastikan penerapan Program Sekolah Gratis pada penerimaan murid baru berjalan lancar, aman dan sukses.

Dia mengakui jika nantinya terdapat hal-hal di luar dugaan pada penerapan Program Sekolah Gratis secara serentak pada 16 Juni 2025, akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong.

"Karena program ini baru pertama dilaksanakan, tentunya akan ada hal-hal yang tak terduga terjadi, tapi kami akan memperbaiki sistemnya untuk lebih baik ke depan," ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sorong Arby Mamangsa mengatakan sasaran utama pada penerapan Program Sekolah Gratis sesuai dengan Perwali Nomor 16 Tahun 2025, yakni penerimaan murid baru di 272 sekolah negeri dan swasta dengan kisaran calon siswa baru sebanyak 16.600 siswa.

"Seluruh sekolah negeri akan dibebaskan biaya pendaftaran, siswa baru akan diberikan pakaian seragam, buku cetak. Itu pun akan berlaku bagi sekolah swasta tapi ditambah dengan subsidi biaya pembangunan," katanya.

Kemudian sasaran utama kedua penerapan program strategis ini adalah pembebasan biaya SPP atau komite di seluruh satuan pendidikan negeri dan anak-anak Papua yang ada di sekolah swasta.

"Jumlahnya ada 32 ribu siswa yang terdiri dari 26 ribu siswa di sekolah negeri dan 6 ribu anak Papua di sekolah swasta," ujarnya.

Dia mengatakan sekolah siswa masih bisa memungut biaya tahap ini, asalkan berkoordinasi dan rapat bersama dengan seluruh orang tua murid untuk menghindari adanya persoalan.