Wasior, (Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, menggenjot penyerapan anggaran tahun 2018, mengingat realisasi tahun ini masih relatif rendah.
Hingga pertengahan triwulan ketiga total serapan belanja langsung untuk semua organisasi perangkat daerah baru mencapai Rp227 miliar lebih dari pagu yang direncanakan Rp490 miliar lebih atau sebesar 46,44 persen.
Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Richardus Kilmas dalam rapat evaluasi di Gedung Sasana Karya, Jumat, dari 27 OPD, baru 12 yang telah mencatatkan serapan belanja langsung di atas 50 persen.
Peringkat tiga besar ditempati oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Ketiga OPD itu telah membukukan serapan belanja langsung di atas 69 persen.
Ada 11 OPD yang capaian serapan belanja langsung di atas 30 persen hingga 50 persen. Sementara 4 OPD lainnya yakni Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kominfo dan Persandian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Badan Kesbangpol dan Linmas belum mencapai 30 persen.
Dua OPD yang disebut terakhir bahkan belum mencapai 20 persen. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baru sebesar 17,40 persen dan Badan Kesbangpol dan Linmas hanya 10,48 persen. Secara keseluruhan sisa belanja langsung yang belum terserap mencapai Rp262 miliar lebih.
Sementara untuk pendapatan daerah, dari yang direncanakan Rp852 miliar sudah terserap sebesar 489 miliar lebih atau mencapai 57,39 persen.
Wakil Bupati Paulus Indubri meminta semua pimpinan OPD agar tidak keluar daerah hingga Desember mendatang.
“Kalau tidak penting dalam 3 bulan terakhir sampai akhir tahun ini terutama OPD penting seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PU, Pertanian, kalau ada kegiatan penting dan kalau bisa diwakilkan ya tidak usah tinggalkan tempat, “ tandas Indubri.
“Jangan pergi supaya mengawasi seluruh proses tugas-tugas saudara karena kemungkinan akan ada perubahan-perubahan anggaran nanti, “ lanjut Indubri.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2018
Hingga pertengahan triwulan ketiga total serapan belanja langsung untuk semua organisasi perangkat daerah baru mencapai Rp227 miliar lebih dari pagu yang direncanakan Rp490 miliar lebih atau sebesar 46,44 persen.
Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Richardus Kilmas dalam rapat evaluasi di Gedung Sasana Karya, Jumat, dari 27 OPD, baru 12 yang telah mencatatkan serapan belanja langsung di atas 50 persen.
Peringkat tiga besar ditempati oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Ketiga OPD itu telah membukukan serapan belanja langsung di atas 69 persen.
Ada 11 OPD yang capaian serapan belanja langsung di atas 30 persen hingga 50 persen. Sementara 4 OPD lainnya yakni Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kominfo dan Persandian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Badan Kesbangpol dan Linmas belum mencapai 30 persen.
Dua OPD yang disebut terakhir bahkan belum mencapai 20 persen. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baru sebesar 17,40 persen dan Badan Kesbangpol dan Linmas hanya 10,48 persen. Secara keseluruhan sisa belanja langsung yang belum terserap mencapai Rp262 miliar lebih.
Sementara untuk pendapatan daerah, dari yang direncanakan Rp852 miliar sudah terserap sebesar 489 miliar lebih atau mencapai 57,39 persen.
Wakil Bupati Paulus Indubri meminta semua pimpinan OPD agar tidak keluar daerah hingga Desember mendatang.
“Kalau tidak penting dalam 3 bulan terakhir sampai akhir tahun ini terutama OPD penting seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PU, Pertanian, kalau ada kegiatan penting dan kalau bisa diwakilkan ya tidak usah tinggalkan tempat, “ tandas Indubri.
“Jangan pergi supaya mengawasi seluruh proses tugas-tugas saudara karena kemungkinan akan ada perubahan-perubahan anggaran nanti, “ lanjut Indubri.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2018