Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) memandang dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) penting disusun setiap kabupaten/kota sebagai upaya untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu di Sorong, Senin, mengatakan penyusunan KLHS menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara menyeluruh.
Menurut dia, KLHS berperan besar dalam menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga arah pembangunan wilayah tidak menimbulkan degradasi lingkungan maupun ketimpangan sosial.
“Melalui KLHS, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan dan program yang berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga arah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota selaras dengan visi pembangunan hijau dan inklusif,” ujar Kelly.
Ia menjelaskan penyusunan KLHS juga menjadi bagian penting dalam mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dokumen tersebut akan memberikan rekomendasi kebijakan, rencana, dan program yang berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan di daerah.
Kelly menyebutkan dasar hukum pelaksanaan KLHS telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, serta sejumlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi acuan teknis dalam pelaksanaannya.
“Saya mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang belum menyusun KLHS agar segera menindaklanjutinya. Dokumen ini sangat penting sebagai dasar kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” kata Kelly.
Ia berharap proses penyusunan KLHS di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya dapat berjalan lancar serta menghasilkan dokumen yang berkualitas, guna memastikan pembangunan wilayah berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025