Sorong (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi menetapkan target realisasi investasi bagi Provinsi Papua Barat Daya (PBD) pada 2025 sebesar Rp3,49 triliun atau 0,18 persen dari target nasional yang mencapai Rp1.905 triliun.
Target tersebut disampaikan Direktur Wilayah V Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Ady Soegiharto, dalam rapat koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Papua Barat Daya di Kota Sorong, Kamis.
“Ini adalah target yang harus kita capai. Memang porsi untuk Papua Barat Daya hanya 0,18 persen, tetapi angka Rp3,49 triliun ini harus diwujudkan,” ujar Ady.
Ia menjelaskan bahwa strategi utama dalam mengejar target tersebut adalah memperkuat perusahaan yang sudah lama beroperasi di Papua Barat Daya.
Menurutnya, menggenjot perusahaan yang telah berjalan lebih efektif dibanding menarik investor baru yang berpotensi terhambat persoalan status tanah adat.
“Ini tinggal dimantapkan saja. Berdayakan dan perkuat perusahaan yang sudah lama bergerak untuk bertumbuh, ketimbang mencari perusahaan baru yang mungkin akan bermasalah dengan hak ulayat,” katanya.
Secara nasional, realisasi investasi hingga triwulan ketiga mencapai 75 persen atau Rp1.434 triliun.
Dia mengatakan, tren investasi ini tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, melainkan sudah merata dari Sabang hingga Merauke.
Papua Barat Daya turut mengambil peran dalam pertumbuhan itu, terutama melalui sektor perhotelan dan restoran, perikanan, serta berbagai industri pengolahan meliputi pengolahan kayu, kulit, kendaraan, kertas, hingga kimia dan farmasi.
Ady menambahkan bahwa realisasi investasi di enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Maybrat, Sorong Selatan, dan Tambrauw, telah mencapai Rp2,4 triliun hingga triwulan ketiga.
“Masih ada sekitar Rp1 triliun lagi yang harus digenjot,” ujarnya.
Asisten II Setda Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way, menegaskan bahwa pencapaian target investasi membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha.
Ia meminta para bupati dan wali kota membuka diri serta mempercepat proses perizinan untuk mendukung realisasi investasi di daerah.
“Setiap bupati dan wali kota harus membuka diri agar target investasi bisa terwujud. Penyelesaian persoalan tanah hak ulayat juga harus diprioritaskan supaya investor tidak terhambat saat masuk,” kata Jhoni.
Dia yakin bahwa dengan optimalisasi potensi daerah serta penguatan perusahaan yang telah beroperasi, Pemerintah Papua Barat Daya bisa memenuhi target realisasi investasi tahun 2025.
