Pendapatan negara di Papua Barat dan Papua Barat Daya capai Rp1,5 triliun

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir (ketiga dari kanan) memberikan paparan saat konferensi pers di Gedung Keuangan Negara Manokwari. ANTARA/Fransiskus Salu Weking

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dari Januari hingga Oktober 2025 mencapai Rp1,5 triliun.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir di Manokwari, Rabu, mengatakan pendapatan negara disumbang oleh perpajakan Rp1,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp356,6 miliar.

"Realisasi pendapatan negara sudah 51 persen dari target penerimaan tahun 2025 sebesar Rp2,9 triliun," ujarnya.

Ia menyebut komponen perpajakan terdiri atas realisasi pajak penghasilan (PPh) nonmigas Rp420,7 miliar, kemudian pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) Rp417,7 miliar.

Selanjutnya, penerimaan pajak lainnya dengan realisasi Rp302,4 miliar, disusul pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp7,2 miliar.

"Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara sekitar 73,33 persen, meskipun terkontraksi 24,2 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2024," katanya.

Menurut dia, realisasi PNBP di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya hingga Oktober sudah 100,2 persen dari target tahun 2025 dengan pertumbuhan tercatat sebesar 7 persen (yoy) dibanding Oktober 2024.

Komponen PNBP lainnya memberikan kontribusi sebesar Rp281,7 miliar terhadap total realisasi PNBP pada Oktober 2025, diikuti PNBP dari sejumlah badan layanan umum (BLU) sebanyak Rp74,9 miliar

"Dari sisi sektor, PNBP jasa pendidikan terealisasi Rp80,6 miliar, PNBP jasa pelabuhan dan navigasi Rp62,7 miliar, dan PNBP jasa kesehatan Rp58,5 miliar," ucap Kobir.

Berdasarkan wilayah, kata dia, pendapatan negara di Papua Barat terealisasi Rp675,6 miliar (49,1 persen dari target Rp1,4 triliun) yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp462 miliar dan PNBP Rp213,6 miliar.

Untuk Papua Barat Daya, realisasi pendapatan negara mencapai Rp829,7 miliar (52,7 persen dari target Rp1,5 triliun) yang disumbang oleh penerimaan perpajakan Rp686,7 miliar dan PNBP Rp142,9 miliar.

"Kinerja pendapatan negara gabungan terkontraksi 19 persen (yoy) dibanding periode Oktober 2024," ucap Kobir.