Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat menyatakan kenaikan indeks harga kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mencapai 1,55 persen menjadi penyumbang utama inflasi tahunan (year-on-year) di Papua Barat pada Oktober 2025.
Kepala BPS Papua Barat Merry di Manokwari, Senin, mengatakan kenaikan indeks harga kelompok tersebut memberikan andil 0,54 persen terhadap inflasi tahunan provinsi sebesar 1,42 persen (yoy), dibanding kelompok lainnya.
"Secara tahunan, Papua Barat mengalami inflasi 1,42 persen lebih tinggi dari September 2025 tapi lebih rendah dibanding Oktober 2024," ujarnya.
Ia menyebut inflasi tahunan Papua Barat pada Oktober 2025 juga didorong oleh kenaikan indeks harga dari kelompok seperti, perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,34 persen.
Kemudian, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi 0,31 persen. Kelompok kesehatan, kelompok informasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi dan budaya, serta kelompok pendidikan.
"Ada lima komoditas yang memberikan andil signifikan, yaitu ikan cakalang, emas perhiasan, beras, sewa rumah, dan barang mewah," kata Merry.
Meski inflasi tahunan meningkat, secara bulanan (month-to-month) Papua Barat justru mengalami deflasi sebesar 0,19 persen. Namun deflasi ini lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun 2024.
Deflasi bulanan dipengaruhi penurunan indeks harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian, kelompok perumahan, listrik, air, dan bahan bakar rumah tangga serta kelompok transportasi.
"Komoditas penyumbang utama deflasi bulanan yaitu bawang merah, tarif angkutan udara, daging ayam ras, ikan tuna, dan bayam. Penurunan harga komoditas tersebut cukup menahan tekanan inflasi di bulan berjalan," ucap Merry.
Ia menegaskan bahwa inflasi Papua Barat pada Oktober 2025 masih dalam kategori terkendali. BPS mendorong penguatan koordinasi pengendalian harga, terutama jelang Natal dan Tahun Baru karena terjadi peningkatan permintaan masyarakat.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Werinussa menyebut, pemerintah provinsi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai langkah strategis mencegah lonjakan harga.
Kegiatan intervensi tersebut meliputi, penyelenggaraan pasar murah, inspeksi mendadak, serta penggalangan budidaya tanaman pangan dengan memanfaatkan pekarangan rumah tangga.
"Tapi secara bulanan, terjadi deflasi. Ini yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi pelemahan daya beli masyarakat," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025