Manokwari (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Stunting Provinsi Papua Barat mengevaluasi penanganan masalah balita gagal tumbuh akibat kekurangan gizi atau stunting pada tujuh kabupaten di provinsi setempat.
Ketua Satgas Percepatan Penanganan Stunting Papua Barat Juliana Antoneta Maitimu di Manokwari, Sabtu, mengatakan pemerintah provinsi perlu melakukan evaluasi guna mengetahui efektivitas pelaksanaan program intervensi pada setiap kabupaten.
"Evaluasi dan monitoring kami lakukan ke masing-masing kabupaten sampai tanggal 11 September 2023," kata Juliana.
Ia menjelaskan pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Pegunungan Arfak.
Selanjutnya Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Kaimana, dan Fakfak.
"Kami sudah evaluasi penanganan stunting di Teluk Bintuni, nanti semua kabupaten dievaluasi," ujar Juliana.
Ia menerangkan bahwa Kepolisian Resor (Polres) Teluk Bintuni yang turut mengurangi prevalensi stunting melalui keterlibatan 51 Polisi RW.
Kepolisian setempat juga menyediakan dapur penanganan stunting bagi ibu hamil dan anak-anak stunting, sehingga upaya perbaikan gizi berjalan maksimal.
"Kepolisian di Teluk Bintuni kerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk penanggulangan stunting," jelas dia.
Ia menjelaskan berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGM), terdapat 544 dari 2.659 balita stunting di Papua Barat telah dinyatakan sembuh dengan tingkat keberhasilan 20,46 persen.
Jumlah itu tersebar di Manokwari 184 balita, Fakfak 181 balita, Teluk Wondama 67 balita, Kaimana 48 balita, Teluk Bintuni 30 balita, Manokwari Selatan 25 balita, dan Pegunungan Arfak sembilan balita.
"Jadi kami kejar data entry karena prevalensi yang akurat merujuk pada data entry," ucap dia.
Pemerintah, kata dia, terus mengedukasi masyarakat khususnya ibu hamil dan ibu menyusui untuk rutin mengecek kesehatan pada fasilitas kesehatan terdekat.
Tingginya kesadaran masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan upaya penanganan prevalensi stunting di seluruh wilayah Papua Barat.
"Peningkatan kesadaran masyarakat ini perlu peran kolaboratif dari semua eleme," kata Juliana.
Ia menjelaskan pemerintah provinsi memberikan penghargaan dengan tiga kategori yaitu angka prevalensi terendah, penginputan data tertinggi, dan penurunan prevalensi tertinggi.
Kabupaten Manokwari berhasil meraih juara pertama kategori prevalensi stunting terendah di Papua Barat yaitu 11,80 persen.
Kemudian, Teluk Bintuni meraih penghargaan sebagai daerah yang menginput data tertinggi yakni 67,23 persen dengan prevalensi 12,65 persen.
Selanjutnya, Teluk Wondama raih penghargaan dengan kategori penurunan prevalensi stunting tertinggi dengan tingkat keberhasilan 5,29 persen.
"Penghargaan itu sebagai trigger supaya masing-masing kabupaten berlomba-lomba turunkan stunting," ucap dia.
Ia menambahkan jumlah anak stunting yang telah diangkat menjadi anak asuh bagi gubernur, bupati, pimpinan OPD dan pejabat lainnya sebanyak 678 anak stunting.
Setiap anak asuh stunting mendapat dukungan dana untuk memperbaiki asupan gizi sebesar Rp10 juta selama dua bulan intervensi.
"Kami sudah serahkan Rp30 juta untuk sepuluh anak asuh stunting di Teluk Bintuni. Jumlah tiap kabupaten bervariasi, tergantung jumlah anak asuh stunting," kata Juliana.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan prevalensi stunting di provinsi tersebut mengalami penurunan dari 30 persen menjadi 14,3 persen.
"Bulan Juni 2023 sempat turun sampai 13,51 persen tapi ada temuan kasus baru, sehingga naik lagi," kata Paulus Waterpauw.
Ia menjelaskan ada delapan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi ditugaskan melaksanakan program intervensi stunting spesifik dan sensitif pada tujuh kabupaten.
Selain itu, seluruh kepala daerah dan pimpinan OPD baik provinsi maupun kabupaten diwajibkan menjadi bapak asuh bagi anak stunting demi mempercepat penanganan masalah tersebut.
"Pemerintah bekerja keras turunkan stunting. Program intervensi itu seperti beri makanan bergizi, perbaikan rumah layak huni, sanitasi, dan MCK," ujar Waterpauw.
