Polres Mimika lakukan pengamanan di sejumlah titik rawan, antisipasi demo anarkis

Timika (ANTARA) - Kepolisian Resor Mimika, Papua Tengah melakukan pengamanan di sejumlah titik rawan di Kota Timika guna mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa anarkis, Senin.

Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman di Timika, Senin, mengatakan jajarannya menyiagakan anggota di sejumlah titik rawan lantaran adanya potensi unjuk rasa anarkis di berbagai daerah di tanah air merembet hingga ke Mimika.

"Sejak tiga hari lalu kami melakukan siaga 1. Sampai sekarang situasi kamtibmas di Mimika kondusif, belum ada kelompok yang mengajukan izin untuk melakukan aksi," kata Billyandha.

Meski situasi kamtibmas di Mimika cukup kondusif, namun anggota Polres Mimika tetap ditempatkan pada sejumlah titik rawan, tempat berkumpulnya massa seperti di kawasan sekitar gedung Eme Neme Yauware dan Lapangan Timika Indah, Kantor DPRK Mimika maupun Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika di kawasan SP3, Distrik Kuala Kencana dan beberapa obyek vital lainnya.

Selain itu, pihak kepolisian bersama jajaran TNI menggelar patroli gabungan secara rutin di sekitar Kota Timika hingga situasi kamtibmas benar-benar aman.

Terkait pengamanan mengantisipasi unjuk rasa anarkis di Mimika, personel yang diterjunkan sebanyak 700 orang, terdiri atas Polres Mimika, Brimob Batalyon B Polda Papua Tengah dan ditambah prajurit TNI.

Kapolres Mimika mengimbau warga setempat agar tidak terprovokasi dengan berbagai kejadian kerusuhan di sejumlah daerah di tanah air akhir-akhir ini.

Sebaliknya, Kapolres mengajak warga Mimika untuk bersama-sama menjaga dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, agar semua aktivitas bisa berjalan seperti biasa.

Situasi kamtibmas di sejumlah wilayah Papua sempat memanas dalam beberapa hari terakhir, terutama setelah empat tersangka kasus makar yang tersangkut Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dipindahkan ke Makassar dari Sorong.

Di tingkat nasional, kerusuhan terjadi di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Mataram dan berbagai daerah lainnya dipicu oleh aksi demonstrasi menuntut penghapusan tunjangan perumahan anggota DPR RI dan berbagai isu sosial dan politik lainnya.