PBD tingkatkan keamanan siber lindungi data pemerintah

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) meningkatkan keamanan siber seluruh satuan organisasi perangkat daerah di enam kabupaten/kota sebagai bentuk perlindungan terhadap data pemerintah dari serangan digital.

Asisten Administrasi Umum Setda Pemprov PBD, Atika Rafika di Sorong, Rabu, mengatakan pada era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

"Hampir seluruh aspek kehidupan kita bergantung pada pemanfaatan teknologi digital,” ujarnya saat membuka kegiatan pembinaan tata kelola keamanan siber dan sandi di Papua Barat Daya.

Menurut dia, seiring kemajuan digital, tantangan baru juga muncul, yaitu meningkatnya ancaman keamanan siber. Serangan bisa datang dalam bentuk malware, phishing, ransomware, hingga kebocoran data.

"Dampak serangan siber dapat menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi finansial, kepercayaan publik, hingga terganggunya stabilitas pemerintahan," jelasnya.

Oleh karena itu, tata kelola keamanan siber dan persandian bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan mutlak yang harus menjadi prioritas.

Berkaitan dengan itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian PBD menggandeng organisasi perangkat daerah terkait dari enam kabupaten/kota melakukan pembinaan tata kelola keamanan siber dan sandi sebagai langkah konkret dan s strategi untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas aparatur dalam menghadapi berbagai ancaman siber.

Dalam kegiatan tersebut, peserta dibekali pengetahuan tentang standar, prosedur, dan praktik terbaik dalam pengelolaan keamanan siber dan persandian, termasuk upaya membangun sistem yang tangguh dan perlindungan terhadap data-data penting pemerintah.

Deputi III Badan Siber dan Sandi Negara Sulistyo menegaskan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian, pendekatan yang dilakukan sebaiknya bersifat sederhana namun sistematis.

“Prinsip dasarnya adalah menjalankan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi secara efektif, karena seluruh aspek pemerintahan itu dibagi habis sesuai tugas masing-masing. Ketika kita bicara soal otoritas keamanan siber, maka itulah peran BSSN,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan, pendekatan terhadap keamanan siber dilakukan melalui kerangka kerja (framework) yang terdiri dari lima pilar utama, yakni proteksi, deteksi, identifikasi, penanggulangan, dan pemulihan.

Proteksi, adalah langkah awal untuk melindungi aset digital seperti sistem elektronik, infrastruktur, aplikasi, pusat data, hingga data transaksi.

"Deteksi itu menyangkut kemampuan untuk memantau sistem dari kemungkinan gangguan atau serangan digital," katanya.

Identifikasi menjadi tahap krusial yang berfokus pada pemetaan aset digital. “Kita harus tahu apa saja yang dimiliki, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, hingga sumber daya manusia yang terlibat. Tanpa identifikasi, kita tidak tahu apa yang harus dilindungi,” ucapnya.

BSSN juga menyoroti penggunaan perangkat lunak ilegal atau bajakan yang masih sering ditemukan di banyak institusi. “Ini celah besar bagi serangan virus, malware, maupun hacker. Karena software bajakan umumnya tidak terlindungi dan rawan disusupi,” ujarnya.

BSSN mendorong semua pihak untuk serius dalam proses digitalisasi, mulai dari langkah paling dasar yakni mengenali dan melindungi aset digital milik masing-masing instansi atau organisasi.