Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali menerima Paritrana Award tahun 2022, setelah tiga kali berturut-turut menerima penghargaan tersebut karena dinilai mendukung penuh pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Piagam Paritrana Award 2022 diserahkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Manokwari Chandra Frans Sitanggang kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Manokwari, Jumat.
Paulus Waterpauw mengatakan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja formal maupun informal.
"Prestasi yang baik ini tetap dipertahankan hingga tahun-tahun mendatang," kata dia.
Paulus menjelaskan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah daerah setiap tahun berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk memberikan jaminan perlindungan kepada tenaga kerja formal maupun informal.
Perlindungan tenaga kerja juga diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal Orang Asli Papua.
"Supaya kesejahteraan tenaga kerja bisa terjamin, dan terlindungi dari risiko pekerjaan," katanya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Manokwari Chandra Frans Sitanggang menjelaskan bahwa Paritrana Award diberikan kepada pemerintah yang memenuhi indikator penilaian dalam hal regulasi, peran aktif pejabat pemerintah daerah, cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
"Papua Barat kembali menerima Paritrana Award tahun 2023 karena tahun 2022 sudah memenuhi empat indikator itu," katanya.
Chandra menerangkan, sebanyak 44.525 orang atau 72,35 persen dari 61.545 tenaga kerja formal yang tersebar pada tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat sudah menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sedangkan pekerja informal yang sudah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 46.671 orang atau 60 persen dari 77.785 tenaga kerja informal di Papua Barat.
"Total tenaga kerja baik formal maupun informal yang sudah menjadi peserta sebanyak 91.196 orang," kata Chandra.
