Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) bersama enam bupati/wali kota dan Forkopimda setempat membahas strategi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi ke-38 itu.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong Selasa menjelaskan, rapat koordinasi ini merupakan hal penting guna membahas strategi sekaligus untuk memastikan kesiapan setiap kabupaten/kota terkait dengan implementasi program MBG.
"Dari pembahasan itu kita rumuskan dalam kesepakatan untuk mendukung implementasi program MBG di Papua Barat Daya," jelas Musa'ad usai mengikuti rapat koordinasi lintas kabupaten/kota di Kota Sorong.
Dia menyebutkan, ada beberapa hal yang telah disepakati, antara lain pertama adalah Provinsi Papua Barat Daya siap mengimplementasikan program MBG.
Kemudian kesepakatan kedua adalah kelompok sasaran yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Presiden itu akan dilaksanakan, yang terdiri atas balita dan bayi dibawa 5 tahun, pendidikan PAUD hingga pendidikan menengah baik SMP dan SMA/SMK, ibu hamil, dan ibu menyusui.
"Ketiga adalah TNI dan Polri serta pemangku kepentingan lain pun ikut berkomitmen untuk mendukung seluruh proses pelaksanaan program MBG ini," katanya.
Selain itu, pihaknya pun telah bersepakat untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri atas satgas tingkat provinsi dan satgas kabupaten/kota dengan melibatkan seluruh sektoral mulai dari pemerintah, TNI/Polri, kementerian lembaga yang ada di Papua Barat Daya.
"Tugas satgas adalah melakukan berbagai hal dalam rangka pelaksanaan program MBG dengan membuat perencanaan kebutuhan sesuai dengan kondisi terkait dengan jumlah kelompok sasaran, kemudian penyebarannya, jangkauannya, kita butuh data valid," bebernya.
Pihaknya juga bersepakat untuk melakukan evaluasi triwulanan terhadap implementasi program MBG di Papua Barat Daya.
Kesepakatan lain adalah bahwa pihaknya akan mensinergikan program MBG ini dengan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang sudah berjalan di beberapa wilayah di Papua Barat Daya.
"Program SSH ini menerapkan makan tiga kali sehari, sehingga sekolah-sekolah yang sudah menjalankan program SSH tentunya tidak mendapatkan program MBG karena akan terjadi pendobelan," katanya.
Dia mengatakan pula, program MBG ini sudah berjalan di beberapa wilayah seperti Kota Sorong. Kemudian wilayah lain akan menyusul disesuaikan dengan persiapan dan kondisi lapangan di setiap daerah.
"Kita akan laporkan hasil ini kepada Badan Gizi Nasional -BGN- dan kita harap semacam roadmap penjadwalan terkait dengan program MBG, paling tidak di akhir tahun nanti sudah menjangkau seluruh penerima manfaat," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan Rp20 miliar untuk realisasi program MBG di wilayah itu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov PBD dan bupati/wali kota bahas implementasi program MBG
