Bupati Kaimana: OPD proaktif "jemput" program Rumah Rakyat

Kaimana (ANTARA) - Bupati Kaimana, Papua Barat, Hasan Achmad meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk proaktif melakukan "jemput" dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat mengenai program Rumah Rakyat yang saat ini digalakkan secara nasional.

“Pemerintah pusat telah mencanangkan program Rumah Rakyat sebagai salah satu langkah untuk menjawab kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kami minta OPD menindaklanjuti setiap petunjuk teknis dan mempersiapkan seluruh prasyarat pengusulan,” kata Hasan di Kaimana, Kamis.

Program Rumah Rakyat merupakan bagian dari program strategis nasional yang menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah hingga tahun 2029. Pembangunan rumah tersebut ditujukan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hasan mengatakan daerah-daerah yang proaktif menjemput program ini dan memenuhi ketentuan teknis dari pemerintah pusat berpeluang memperoleh alokasi rumah lebih banyak.

“Daerah yang mengikuti petunjuk secara tepat dan cepat tentu akan mendapat alokasi lebih banyak dibanding yang tidak,” ujarnya.

Ia mengatakan Pemkab Kaimana perlu memastikan kesiapan dokumen administrasi, data calon penerima, dan ketersediaan lahan sebagai bagian dari prasyarat pengajuan bantuan Rumah Rakyat tersebut.

Program Rumah Rakyat dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Skema pembiayaan dilakukan melalui bantuan pembiayaan perumahan, subsidi, maupun pembangunan langsung rumah layak huni bagi kelompok masyarakat sasaran.

Bupati berharap keterlibatan aktif OPD dalam program ini akan membantu mengurangi angka antrean permohonan perumahan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kaimana.