Dinas PUPR Papua Barat perbarui data backlog perumahan

Manokwari (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat memperbarui data backlog perumahan sebagai tindak lanjut permintaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Papua Barat Heribertus H Wiryawan di Manokwari, Selasa mengatakan, pembaruan data perlu dilakukan agar hasilnya selaras dengan data milik Badan Pusat Statistik (BPS).

"Supaya data yang kami miliki di daerah sejalan dengan data nasional, dan BPS yang lakukan survei backlog ke kabupaten," katanya.

Baca juga: Merawat idealisme ANTARA sebagai kantor berita resmi negara

Ia menjelaskan bahwa backlog perumahan merupakan selisih antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah ketersediaan rumah layak huni sebagai indikator utama mengukur tingkat kebutuhan hunian.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2023, backlog kepemilikan rumah di Papua Barat ada 14.906 unit dan backlog rumah tidak layak huni sebanyak 24.884 unit.

"Data backlog tahun 2023 sudah ada, tapi kementerian minta kalau bisa sertakan juga data terbaru," ucapnya.

Menurut dia, data terbaru akan membantu pemerintah pusat menentukan prioritas program perumahan rakyat di Papua Barat, termasuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Data backlog terbaru dari tujuh kabupaten di Papua Barat nantinya menjadi dasar pengusulan bantuan perumahan tahun 2026 yang diajukan melalui aplikasi Sibaru atau website sibaru.pkp.go.id.

"Penyediaan data terbaru bermaksud agar setiap perencanaan pembangunan perumahan lebih akurat. Pengusulan juga bisa lewat aplikasi,” ujar Heribertus.

Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan, pemerintah kabupaten sudah menyelenggarakan rapat koordinasi sesuai arahan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Hal tersebut bertujuan agar pengusulan bantuan perumahan rakyat selalu merujuk pada data terbaru yang telah divalidasi, sehingga pelaksanaan program nasional di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah kabupaten prinsipnya mendukung semua kebijakan pemerintah pusat, terutama program layanan perumahan," kata Hermus.