Pemprov Papua Barat tingkatkan kapasitas Satpol PP untuk penegakan perda

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna memperkuat pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah (perda).

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Rabu, mengatakan peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan bagi personel Satpol PP.

"Supaya Satpol PP bisa lebih tegas dalam mengawal pelaksanaan perda di lapangan," kata dia.

Selain itu, Satpol PP harus mampu menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks karena menjadi garda terdepan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan peran Satpol PP yang tidak hanya menegakkan perda, tetapi memberikan perlindungan masyarakat serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan tertib dan aman.

"Satpol PP jadi garda terdepan menciptakan lingkungan yang kondusif agar pembangunan daerah berjalan lancar,” kata Dominggus.

Ia menjelaskan penegakan perda dan perlindungan kepada masyarakat termasuk dalam urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah daerah juga wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

"Penerapan SPM Satpol PP menjadi bagian dari penilaian kinerja kepala daerah," ucap dia.

Dia menyebut ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian.

Rapat koordinasi Satpol PP se-Papua Barat tahun 2025 bermaksud menghasilkan strategi dan program kerja yang efektif untuk memperkuat peran Satpol PP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, memperkaya pengetahuan dan merumuskan strategi kerja yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar dia.

Sebanyak empat aspek strategis yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan tugas Satpol PP, yakni peningkatan kapasitas, koordinasi dan sinergisitas antarinstansi, penegakan hukum yang humanis, serta transparansi dan akuntabilitas.

Seluruh personel Satpol PP di Papua Barat wajib mengedepankan prinsip keadilan dan proporsionalitas, sekaligus menghindari tindakan represif ketika menjalankan tugas di lapangan.

"Pendekatan persuasif dan edukatif perlu diutamakan agar penegakan perda tetap berkeadilan dan mendapat dukungan masyarakat,” ujarnya.