Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Papua Barat, mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga pada periode Januari-Mei 2025 mencapai Rp996,88 miliar.
Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso di Manokwari, Kamis, mengatakan serapan belanja kementerian/lembaga baru 21,8 persen dari total pagu tahun 2025 sebanyak Rp4,577 triliun.
Kinerja belanja terkontraksi 37,1 persen dibanding periode yang sama tahun 2024, karena sejumlah tantangan seperti kebijakan efisiensi anggaran dan restrukturisasi kelembagaan.
"Kita ketahui bersama awal tahun 2025 itu masa transisi kepemimpinan, strukturnya berubah, dan ada kebijakan efisiensi," ujarnya.
Dia menyebut belanja kementerian/lembaga di wilayah KPPN Manokwari terdiri atas belanja pegawai Rp637,404 miliar (40,4 persen), dan belanja barang Rp284,584 miliar (16 persen).
Kemudian, komponen belanja modal yang terealisasi Rp71,318 miliar (5,9 persen), belanja bantuan sosial Rp210,95 juta (31,4 persen), dan belanja lainnya Rp3,368 miliar (20,2 persen).
"Proses likuidasi satuan kerja lama dengan yang baru juga pengaruh terhadap serapan belanja. Setelah triwulan I, belanja mulai bergerak," ujarnya.
Dia mengatakan pagu belanja pegawai Rp1,579 triliun, belanja barang Rp1,779 triliun, belanja modal Rp1,201 triliun, belanja bantuan sosial Rp672 juta, dan belanja lainnya Rp16,640 miliar.
Komponen belanja yang mengalami kontraksi dibandingkan kinerja periode Januari-Mei 2024, yaitu belanja modal 74,4 persen, belanja pegawai 60,7 persen, dan bantuan sosial 14,6 persen.
"Dibanding periode yang sama tahun lalu, belanja modal dan belanja pegawai mengalami penurunan signifikan," kata Kurniawan.
KPPN, kata dia, telah menyelenggarakan rapat eksekutif serta rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang melibatkan semua pejabat satuan kerja pengelola keuangan.
Hal tersebut bertujuan menyampaikan kondisi penyerapan belanja APBN sehingga dapat menjadi dari masing-masing satuan kerja untuk mengoptimalkan kinerja penyerapan anggaran.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025