KPPN Manokwari luncurkan inovasi pantau belanja kementerian/lembaga

Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Papua Barat, meluncurkan layanan inovasi berbasis website untuk memantau kinerja belanja kementerian/lembaga.

Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso di Manokwari, Jumat, mengatakan layanan inovasi yang dimaksud yaitu Ko Top 065 atau kalender operasional dan tip optimalisasi performa.

"Layanan ini bisa diakses masing-masing satuan kerja, dan pimpinan mereka bisa pantau kinerja serapan belanjanya," kata Kurniawan.

Ia menyebut informasi linimasa operasional pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran ditampilkan pada laman website Ko Top 065 agar setiap satuan kerja dapat mengetahui batas waktu.

Hal itu bertujuan mendorong penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan masing-masing satuan kerja pengelola APBN dapat dilakukan dengan tepat waktu sesuai ekspektasi.

"Dalam dashboard Ko Top 065, kami cantumkan juga kondisi kearifan lokal seperti libur fakultatif supaya satker bisa siapkan dokumen jauh-jauh hari," ujarnya.

Selain itu, kata dia, layanan inovasi tersebut juga mengakomodasi strategi optimalisasi pengelolaan APBN yang dapat diimplementasikan masing-masing satuan kerja kementerian/lembaga.

Ada tujuh tip optimalisasi pengelolaan keuangan antara lain, pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP), melaporkan daftar kontrak tepat waktu, dan laporan pertanggungjawaban.

"Bagaimana membuat penolakan SPM (surat perintah membayar), LPJ yang benar, indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan lainnya," ucap Kurniawan.

Dia berharap dengan adanya layanan Ko Top 065 memotivasi setiap satuan kerja kementerian/lembaga untuk berkompetisi meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran secara berkala.

Layanan itu tidak hanya memantau kinerja penyerapan anggaran tetapi penerapan transaksi pembayaran secara digital, seperti kartu kredit pemerintah, digipay, dan cash management system.

"Sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, pengelolaan keuangan kementerian/lembaga diarahkan ke digital supaya lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.

Saat ini, kata Kurniawan, belanja kementerian/lembaga pada periode Januari-Mei 2025 terealisasi 21,8 persen atau Rp996,88 miliar dari total pagu tahun 2025 sebanyak Rp4,577 triliun.

Kinerja belanja terkontraksi 37,1 persen dibanding periode yang sama tahun 2024, karena sejumlah tantangan seperti kebijakan efisiensi anggaran dan restrukturisasi kelembagaan.

"Kita ketahui bersama awal tahun 2025 itu masa transisi kepemimpinan, strukturnya berubah, dan ada kebijakan efisiensi," ujarnya.

Dia menyebut belanja kementerian/lembaga di wilayah KPPN Manokwari terdiri atas belanja pegawai Rp637,404 miliar (40,4 persen), dan belanja barang Rp284,584 miliar (16 persen).

Kemudian, komponen belanja modal yang terealisasi Rp71,318 miliar (5,9 persen), belanja bantuan sosial Rp210,95 juta (31,4 persen), dan belanja lainnya Rp3,368 miliar (20,2 persen).

"Proses likuidasi satuan kerja lama dengan yang baru juga pengaruh terhadap serapan belanja. Setelah triwulan I, belanja mulai bergerak," ujarnya.