Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan ekonomi di Provinsi Papua Barat mengalami perbaikan yang tercermin dari indeks gini pada Maret 2025 menurun menjadi 0,374.
Kepala BPS Papua Barat Merry saat konferensi pers di Manokwari, Jumat, mengatakan penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pengeluaran masyarakat perkotaan maupun pedesaan.
"Gini ratio Maret 2025 turun 0,011 poin dibanding September 2024 yaitu 0,385," kata Merry.
Merry menjelaskan bahwa ketimpangan pengeluaran (rasio gini) penduduk di wilayah perkotaan mencapai 0,279 atau lebih rendah dibandingkan kondisi September 2024 yang tercatat sebesar 0,296.
Indeks gini merupakan indikator mengukur ketimpangan pengeluaran masyarakat dengan nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi semakin merata, sedangkan mendekati 1 berarti ketimpangan tinggi.
"Penurunan rasio gini juga terjadi di wilayah pedesaan yaitu dari 0,416 pada September 2024 jadi 0,409 pada Maret 2025," ujar Merry.
Dia menyebut Papua Barat menempati urutan ke delapan setelah Nusa Tenggara Timur, dan tidak termasuk dalam tujuh provinsi dengan nilai gini ratio di atas gini ratio nasional sebesar 0,375.
Walaupun masih berstatus ketimpangan sedang, namun tren penurunan menjadi sinyal positif atas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial mulai berdampak.
"Program-program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, mulai berdampak," ucap Merry.
Dia mengatakan distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah pada Maret 2025 sebesar 17,2 persen atau turun 1,68 persen poin dibandingkan periode September 2024.
Kemudian, distribusi pengeluaran penduduk kategori 40 persen menengah mengalami peningkatan dari 35,48 persen pada September 2024 menjadi 37,25 persen pada Maret 2025.
"Untuk kelompok 20 persen teratas terjadi penurunan 0,08 persen poin, yaitu dari 45,81 persen pada September 2024 menjadi 45,73 persen pada Maret 2025," kata Merry.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025