Pemprov PBD bentuk UPTD tangani kekerasan perempuan-anak

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PBD Beatriks Msiren, di Sorong, Kamis, mengatakan keberadaan UPTD ini sangat krusial dalam memperkuat sistem layanan perlindungan terpadu bagi korban kekerasan.

Menurut dia, UPTD akan menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan, pemulihan psikologis, serta akses bantuan hukum bagi korban kekerasan, terutama perempuan dan anak.

"Ini bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam menangani isu kekerasan secara lebih serius dan terstruktur," kata Beatriks.

Ia menjelaskan UPTD akan dilengkapi dengan tenaga profesional, seperti psikolog, pekerja sosial, dan konselor, yang siap memberikan pelayanan cepat dan responsif.

"Selain itu lembaga ini juga akan menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga perlindungan hukum," jelasnya.

Pembentukan UPTD ini, lanjut dia, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendorong daerah untuk memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak melalui struktur kelembagaan yang permanen dan profesional.

"Dengan hadirnya UPTD, Pemprov PBD berharap mampu menekan angka kekerasan serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya," kata Beatriks Msiren.

Dia juga belum memastikan data konkret terkait dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Papua Barat Daya. "Karena kita belum punya satu data, namun sejak 2023 hingga 2024 sudah ada 39 korban kekerasan yang sudah kami tangani," ucap Beatriks Msiren.