Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) terkait rencana pembangunan dan rehabilitasi Pasar Raya Induk Wosi.
Pj Sekda Manokwari Yan Ayomi di Manokwari, Senin, mengatakan langkah itu merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik sekaligus proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
“Pemkab Manokwari memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana pembangunan Pasar Wosi. Itu bagian dari keterbukaan informasi publik dan tahapan penyusunan AMDAL,” kata Ayomi.
Ia mengatakan, Pemkab Manokwari resmi mengumumkan hal tersebut dengan memasang papan informasi berukuran besar di lingkungan Pasar Wosi.
Di dalamnya juga dicantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi masyarakat untuk menyampaikan SPT secara langsung.
Masyarakat yang ingin memberikan SPT dapat menyampaikan secara tertulis ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manokwari atau melalui nomor kontak 0813 4231 8570.
Alternatif lain, SPT juga bisa dikirim ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manokwari atau nomor kontak 0812 4000 566.
Ayomi menjelaskan, pembangunan PRIW merupakan salah satu program strategis Pemkab Manokwari di bidang ekonomi kerakyatan.
Ia berharap masyarakat mendukung rencana tersebut agar dapat menghasilkan fasilitas publik yang kompetitif.
“Kami mohon dukungan masyarakat, terutama doa, agar apa yang diperjuangkan Bapak Bupati dapat terealisasi menjadi sarana publik dan fasilitas ekonomi yang bermanfaat luas,” ujarnya.
Selain Pasar Wosi, Pemkab Manokwari juga tengah menyiapkan pembangunan Sentra UMKM di lokasi eks Kantor Gubernur Papua Barat dan DPR Papua Barat.
Bahkan, pemerintah akan melakukan pembersihan lahan pada lokasi pembangunan Sentra UMKM pada Rabu (1/10) karena telah mendapat atensi dari pemerintah pusat.
Pembangunan infrastruktur strategis tersebut jadi prioritas Pemkab Manokwari agar bisa terealisasi tahun depan.
Pemkab Manokwari telah membawa usulan pembangunan dua proyek tersebut pada Kementerian Pekerjaan Umum awal September ini.
Persiapan administratif maupun teknis tengah dikebut untuk memenuhi kelengkapan dokumen yang diminta Kementerian PUPR RI.
“Kami bekerja cepat karena ini dua proyek ini menjadi atensi pemerintah pusat. Semua ini dalam rangka transformasi pembangunan di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat,” ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025