Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) Robert Malaseme menegaskan, kehadiran unsur DPRK Otsus dalam lembaga legislatif memiliki peran strategis untuk mengawal kebijakan pemerintah benar-benar menyasar keberpihakan Orang Asli Papua (OAP).
“Karena kami bukan berasal dari partai politik, tetapi diangkat melalui jalur aspirasi masyarakat adat, maka sudah menjadi komitmen kami untuk memastikan kepentingan OAP tetap menjadi prioritas,” ujarnya di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu.
Ia mengatakan, kehadiran DPRK Otsus merupakan amanat dari Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua yang memberikan ruang representasi politik bagi masyarakat adat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.
Berkaitan dengan itu, pihaknya akan mendorong lahirnya kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat Papua, termasuk melalui rancangan peraturan daerah (perda) non-APBD yang berfokus pada penguatan kapasitas ekonomi dan sosial OAP.
“Kami ingin agar ada perda yang benar-benar berpihak pada pengembangan potensi sumber daya manusia Papua, baik di sektor pendidikan, ekonomi kreatif, maupun pengelolaan sumber daya alam,” katanya.
Menurut dia, sinergi antara DPRK jalur partai politik dan DPRK Otsus menjadi penting agar kebijakan pembangunan di Kota Sorong tidak meninggalkan kelompok masyarakat adat.
“Kami berharap kehadiran kami dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat adat dengan pemerintah kota, agar pembangunan berjalan secara adil dan berkelanjutan,” harapnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025