Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Septinus Lobat menyampaikan harapan besar agar Kementerian Sosial (Kemensos) RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan penanganan sosial bagi penyandang disabilitas serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah itu.
"Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, masyarakat miskin, dan warga berkebutuhan khusus," katanya dalam keterangan pers yang diterima di Sorong, Selasa.
Ia berharap Program Sekolah Rakyat dapat menjadi wadah pendidikan alternatif yang mampu menjangkau masyarakat yang belum terlayani secara formal.
“Kami berharap dukungan kebijakan dan pendanaan dari Kemensos untuk memperkuat Program Sekolah Rakyat, serta penanganan sosial bagi penyandang disabilitas dan ODGJ di Kota Sorong," katanya.
Hal itu, kata dia, untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses pendidikan dan layanan sosial.
Pihaknya telah bertemu langsung dengan Tenaga Ahli Wakil Menteri Sosial Alif dan Perencana Ahli Madya Biro Perencanaan Kemensos Ahmad Juhari di Kantor Kemensos Jakarta pada Selasa (4/11/2025).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat audiensi resmi yang diajukan Pemkot Sorong kepada Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, sebagai bentuk keseriusan daerah dalam memperkuat pelayanan sosial berbasis masyarakat.
Tenaga Ahli Wakil Menteri Sosial Alif menyambut baik inisiatif Pemkot Sorong dalam memperkuat pelayanan sosial berbasis masyarakat.
"Kita siap menindaklanjuti hasil pembahasan melalui koordinasi lintas unit di lingkungan Kementerian Sosial agar sinergi program dapat terwujud secara efektif," ujarnya.
Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sorong Muliana mengatakan dua lokasi yang disiapkan untuk program tersebut berada di Kelurahan Klawalu dan Kelurahan Klasuat.
Saat ini tim dari Dinas Sosial masih melakukan survei lapangan guna memastikan kesiapan wilayah yang akan dijadikan lokasi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
“Kita masih melakukan survei terhadap dua lokasi itu untuk mengimplementasikan program strategis nasional itu," jelasnya.
Hasil survei akan menjadi dasar penentuan lokasi yang sesuai untuk pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kota Sorong.
Setelah proses survei selesai, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan untuk memastikan status lahan serta kesesuaian tata ruang agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Menurut dia, Program Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Melalui program ini, diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah yang putus pendidikan karena kendala ekonomi," ujarnya.
Pihaknya ingin memastikan setiap anak di Kota Sorong mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan tanpa dibebani biaya mahal.
Dinas Sosial menargetkan proses penentuan lokasi dapat rampung dalam waktu dekat, agar Program Sekolah Rakyat bisa segera diimplementasikan sesuai dengan rencana kerja Pemkot Sorong.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025