Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, menyusun formulasi reformasi birokrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan penguatan standar pelayanan publik.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Rabu, mengatakan birokrasi memiliki peran strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam menerjemahkan setiap kebijakan daerah ke dalam kerja nyata dan pelayanan publik yang dirasakan langsung masyarakat.
“Birokrasi adalah agen dan motor penggerak pembangunan, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa. Peran paling fundamental adalah sebagai pelayan publik, melayani masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar mereka,” kata Hermus saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.
Ia mengatakan birokrasi di Manokwari harus hadir sebagai inovator pemecahan masalah dengan sikap yang proaktif, responsif, dan memprioritaskan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi.
"Birokrasi harus mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih ditemui dalam pelayanan dasar seperti berbelitnya prosedur, minimnya keterbukaan informasi, ketidakpastian waktu layanan, hingga budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung pelayanan optimal," ujarnya.
Menurut dia, pengawasan internal juga harus berjalan maksimal, sehingga dapat membangun birokrasi yang transparan, kredibel, serta bebas dari pungutan liar.
Ia mengingatkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah harus hadir untuk mempermudah, bukan mempersulit. Birokrasi yang diterapkan OPD untuk melayani, bukan dilayani.
Dia berhara[ melalui FGD tersebut OPD mampu melakukan diagnosis mendalam terhadap permasalahan yang menghambat transparansi dan akuntabilitas.
"Setelah itu merumuskan solusi konkret, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan sistem pengaduan yang efektif," ujarnya.
Hermus menegaskan Pemkab Manokwari bersama ASN berkomitmen untuk bergerak dalam satu irama perubahan dan memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah
“Oleh karena itu melalui FGD dan workshop ini, saya berharap kita menemukan formulasi yang lebih baik untuk menata reformasi birokrasi ke depan, sekaligus menjawab keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang belum maksimal,” ujarnya.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manokwari M. Syamsul Huda sebagai pelaksana kegiatan itu menjelaskan seluruh perwakilan dari 46 OPD dari perwakilan dinas, badan, distrik, kelurahan, BLUD RSU Manokwari, dan puskesmas diwajibkan menjadi peserta FGD tersebut.
Pihaknya mendatangkan narasumber dari Tim Visi Utama Yogyakarta dan menargetkan keberhasilan FGD dan workshop diukur dari sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara nyata di masing-masing OPD.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025