Wasior (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat menggandeng Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pengembangan sumber daya aparatur pemerintah setempat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Teluk Wondama Ujang P Waprak di Wasior, Jumat, mengatakan kerja sama dengan LPDP bisa menjadi solusi untuk menjawab tingginya minat PNS melanjutkan studi, namun terkendala minimnya anggaran pemda.
"Ke depan, untuk ASN yang mau studi kita buka ruang seluas-luasnya, karena biayanya sudah ada. Tetapi, kita petakan dulu sesuai kebutuhan daerah sehingga yang pergi kuliah S2 (magister) atau S3 (doktoral) itu nantinya tidak menumpuk. Misalnya, kita butuh S2 Pariwisata atau S2 Perikanan, itu nanti kita petakan terlebih dahulu, supaya jelas," kata Ujang.
Pemkab Teluk Wondama telah menggelar kegiatan sosialisasi beasiswa LPDP tahun 2022 kepada staf dan seluruh ASN setempat di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di kawasan Kompleks Kantor Bupati Teluk Wondama di Isei, Kamis (21/7).
Asisten Bidang Administrasi Setda Teluk Wondama Korinus Kris Torey memandang penting kerja sama dengan LPDP dalam rangka mempersiapkan SDM aparatur khususnya PNS orang asli Papua (OAP).
"Manajemen ASN itu penting, jadi bisa ada kerja sama dengan LPDP dalam rangka menyiapkan SDM OAP. Kita berharap segera dibuat nota kesepahaman dengan LPDP," ujarnya.
Koordinator LPDP wilayah Papua Barat Lion Ferdinan Marini mengatakan pemda bisa membuat kerja sama dengan LPDP sebagaimana dilakukan Pemkab Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Alumni LPDP itu menjelaskan mulai tahun ini LPDP membuka beasiswa afirmasi khusus untuk putra-putri asli Papua, termasuk yang berstatus PNS.
Hal itu menjadi kesempatan bagi orang-orang muda asli Papua, termasuk PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister maupun doktor tanpa biaya alias gratis.
"Jadi, jangan berfikir ini untuk orang yang pintar saja. Biasanya anak-anak Papua tidak mau ikut beasiswa ini, karena merasa tidak pintar atau apa, tidak demikian. Beasiswa ini bukan untuk orang pintar, tapi untuk orang yang niat sekolah," kata Lion, alumnus ITS Surabaya.
Sampai akhir 2021, kata Lion, jumlah penerima beasiswa LPDP di wilayah Papua dan Papua Barat masih relatif sedikit.
Di Papua Barat tercatat baru 175 orang atau hanya 0,6 persen dari total penerima LPDP di seluruh Indonesia. “Artinya, masih sedikit sekali. Diharapkan tahun ini bisa bertambah lagi jumlah penerima LPDP dari Papua dan Papua Barat," ujar pemegang gelar Magister Jurusan Teknik Komputer itu.
Beasiswa afirmasi juga dibuka untuk warga non-OAP yang berdomisili di daerah afirmasi, seperti di Papua dan Papua Barat, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.
"Yang non-OAP, tapi tinggal di daerah afirmasi bisa ikut. Itu dibuktikan dengan ijazah SD, SMP dan SMA. Jadi, semua bisa mendaftar bukan hanya mahasiswa saja. Kalau PNS itu harus tugas belajar, bukan izin belajar," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab Wondama gandeng LPDP kembangkan SDM aparat
