Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta tiga provinsi baru secara intens meningkatkan koordinasi guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan maksimal khususnya pada penyiapan dokumen perencanaan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun di Jayapura, Rabu mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan.
“Untuk itu pemerintah harus melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat pada hak dasar Orang Asli Papua (OAP) sehingga mempercepat pembangunan kesejahteraan,” katanya.
Menurut Ridwan, diundangkan tiga provinsi tersebut dilakukan percepatan dalam rangka penyiapan dokumen penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan dokumen perencanaan daerah oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI berupa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 dan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada 2024-2026.
“Dokumen RPD 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD 2024, mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) induk berakhir pada 2023, perlu langkah-langkah strategis memastikan proses perencanaan pembangunan di tiga DOB sesuai tujuan pembangunan nasional tetap mengawal nilai-nilai tujuan dari Otsus Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yohanis Wailo mengatakan dalam dokumen tersebut sesuai dengan siklus penyusunan anggaran perencanaan RKPD sehingga menjadi patokan untuk penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah.
“Khusus penyusunan RKPD dokumen dilakukan koordinasi dengan provinsi Papua karena penyelenggaraan pemerintahan berbeda,” katanya.
Menurut Yohanis, Papua memiliki Otsus sehingga dimekarkan tiga DOB maka Provinsi Induk berkewajiban menyiapkan dokumen kerja sama pemerintah pusat.
Sebelumnya, telah dilakukan penyerahan dokumen RKPD kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk tiga Provinsi baru yang difasilitasi oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bangda Kemendagri) yang bertempat pada salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua, Rabu (30/11).
