Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, memberikan bantuan permodalan untuk 330 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) asli Papua untuk mengembangkan usaha mereka.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Senin, mengatakan masing-masing pelaku usaha menerima bantuan sebesar Rp10 juta dengan total keseluruhan bantuan sebanyak Rp3,3 miliar.
Upaya itu merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaku UMKM asli Papua meningkatkan jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan.
"Kalau mau naik kelas harus menambah aneka ragam produk untuk dijual," kata Hermus.
Ia menekankan bahwa setiap penerima bantuan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah terkait pengembangan usaha.
Bantuan tersebut akan dicicil bertahap sehingga pemerintah dapat menyalurkan kepada pelaku UMKM asli Papua yang lainnya.
"Selama ini kami beri uang tunai tapi langsung habis digunakan masyarakat jadi pemerintah ubah polanya," tutur dia.
Ia berharap ratusan penerima bantuan permodalan lebih bersungguh-sungguh supaya usahanya berkembang dan memberikan nilai tambah perekonomian.
Pemerintah juga tetap memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM asli Papua agar lebih andal dan berdaya saing dalam memasarkan berbagai macam produk.
"Kami berharap dengan modal Rp10 juta pelaku usaha bisa dapat untung dan ekonomi mereka meningkat," terang dia.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua Rully N Wurarah menuturkan penyaluran dana bergulir ditujukan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberikan suku bunga paling minim dibandingkan lembaga keuangan lainnya.
Selain itu, pelaku UMKM dilatih menjadi pengusaha mandiri sehingga dapat naik kelas dan tentunya pembinaan serta pendampingan perlu dilakukan secara intens.
"Ketika pelaku UMKM sudah eksis maka dapat didorong mengakses kredit usaha rakyat (KUR) supaya bisa mengembangkan usaha lebih besar lagi," tutur dia.
Menurut dia, peralihan bantuan uang tunai menjadi bantuan permodalan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah setelah berhasil mengembangkan usaha mereka.
LIa juga berharap pelaku UMKM asli Papua dapat berkembang menjadi pengusaha andal dan berdaya saing tinggi pada masa mendatang.
"Dominan akses permodalan adalah kelompok jasa perdagangan yang notabene minim orang asli Papua," terang dia.
Kendati demikian, Rully menyarankan pemerintah daerah selalu mengevaluasi kebijakan penyaluran dana bergulir itu, misalnya mengevaluasi ketepatan sasaran, monitoring progres usaha, memiliki target, memberikan sanksi, dan pola pendampingan yang intens.
