Manokwari (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi pada triwulan pertama (Januari - Maret) 2023 mencapai Rp13,789 miliar.
Ia menjelaskan penerimaan tersebut bersumber dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp3,398 miliar, pajak restoran Rp3 miliar, penerangan jalan Rp1,849 miliar, reklame Rp1,680 miliar, dan pajak hotel Rp1,458 miliar.
Kemudian pajak mineral Rp717,309 juta, pajak hiburan Rp714,295 juta, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp624,862 juta, retribusi sampah Rp231 juta, pajak parkiran Rp110,477 juta, dan pajak air tanah Rp3,465 juta.
"Kinerja penerimaan PAD tumbuh 20,6 persen dari target 15 persen untuk triwulan satu," jelas dia.
Ia menuturkan target penerimaan tahun 2023 untuk BPHTB sebanyak Rp14,632 miliar, pajak restoran Rp13,170 miliar, penerangan jalan Rp8,468 miliar, PBB sebesar Rp8,288 miliar, dan pajak hotel Rp7,025 miliar.
Selanjutnya, pajak mineral Rp5,167 miliar, reklame Rp4,017 miliar, retribusi sampah Rp3 miliar, pajak hiburan Rp2,625 miliar, parkiran Rp528,347 juta, dan pajak air tanah Rp20,316 juta.
"Masing-masing sektor penerimaan memiliki target tahunan yang variatif," jelas dia.
Kendati demikian, kata dia, capaian penerimaan PBB secara periode belum sesuai ekspektasi karena penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) belum dilakukan secara menyeluruh.
Kinerja penerimaan PBB akan meningkat seiring dengan penerbitan, penetapan SPPT PBB, hingga pendistribusian ke setiap wajib pajak.
"Kalau SPPT PBB sudah kita tetapkan dan distribusi, capaian bisa sampai Rp1 miliar lebih," terang Umrah.
Ia menerangkan target PAD Kabupaten Manokwari tahun 2023 dari sepuluh sumber pajak dan retribusi sebesar Rp66,944 miliar.
Strategi yang nantinya diterapkan demi mewujudkan target PAD 2023 adalah mengoptimalkan penagihan setiap bulan secara rutin pada wilayah potensial.
"Capaian kita sampai triwulan pertama baru 20 persen dari target satu tahun," kata dia.
Selain itu, kata dia, sosialisasi dan edukasi terkait kepatuhan pembayaran pajak akan terus ditingkatkan karena kesadaran wajib kurang dari 60 persen.
Padahal, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Bank Papua, BNI dan PT Pos Indonesia untuk memberikan layanan pembayaran pajak.
"Mereka antusias bayar tapi maunya kami yang turun langsung menagih," ucap dia.
