Manokwari (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Papua (Unipa) Agus Irianto Sumule menyarankan agar Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua membentuk sekretariat bersama (sekber) sehingga ide dan gagasan pembangunan daerah dapat diakomodasi optimal.
"Asosiasi itu memerlukan sekretariat bersama supaya memudahkan koordinasi," kata Agus Sumule saat ditemui awak media di Manokwari, Papua Barat, Rabu.
Menurut dia, kehadiran sekretariat bersama membuka ruang bagi lembaga dari luar negeri yang akan berpartisipasi mendorong percepatan pembangunan di enam provinsi di Tanah Papua.
Sekretariat tersebut nantinya dikelola oleh tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk mendesiminasikan informasi, ide, dan gagasan kemudian diformulasikan dalam bentuk program inovatif.
"Kepala sekretariat tidak mesti dari pemerintah. Saya yakin banyak lembaga luar negeri mau terlibat," ucap Agus.
Selain itu, kata Agus, sekretariat bersama memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program kerja yang dirumuskan oleh Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua.
Misalnya. kata dia. program kerja sama perdagangan antardaerah di seluruh Tanah Papua sehingga upaya pemerataan perekonomian berjalan lebih maksimal.
"Asosiasi gubernur punya peran penting merealisasikan program kerja sama antardaerah," ujar Agus Sumule.
Ia menerangkan bahwa kerja sama antardaerah dapat terealisasi apabila pemerintah daerah memberikan dukungan melalui konsep subsidi ongkos kirim segala jenis transportasi.
Untuk itu, asosiasi gubernur menjadi ujung tombak penggerak bagi pemerintah kabupaten/kota agar berkontribusi memberikan subsidi biaya pengiriman.
"Karena yang mahal itu ongkos kirim dan mempengaruhi harga barang. Kalau disubsidi pasti harga murah," tutur Agus Sumule.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menuturkan bahwa Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua telah menggelar rapat kerja daerah di Timika (Provinsi Papua Tengah) pada 20 September 2023.
Rapat kerja itu bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergi terkait pelaksanaan program strategis nasional di Tanah Papua.
"Rapat kerja pertama supaya meningkatkan sinergi kolaborasi pemerintah daerah di Tanah Papua," ucap dia.
Paulus menerangkan rapat kerja daerah telah membahas sejumlah topik sekaligus merekomendasikan tujuh poin penting.
Pertama, penerbitan badan hukum Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua sebelum akhir tahun 2023.
Kedua, BP3OKP dalam mengoordinasikan kepentingan daerah dengan kementerian/lembaga perlu memperhatikan aspirasi dari bupati/wali kota melalui gubernur.
Ketiga, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua berkomitmen melaksanakan Pemilu Serentak 2024 dengan tertib dan damai.
Keempat, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat mendukung kebijakan dan program nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing.
Kelima, melanjutkan sosialisasi kewenangan otonomi khusus di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Keenam, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat menyelesaikan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketujuh, dalam rangka penguatan ketahanan pangan perlu kerja sama antardaerah untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah masing-masing.
