Manokwari (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan dana bantuan pendidikan tinggi jalur afirmasi pada 2023 bagi mahasiswa asli daerah itu sebanyak Rp35 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Abdul Fatah di Manokwari, Jumat, mengatakan bantuan pendidikan tinggi dalam negeri dan luar negeri diakomodasi melalui APBD 2023.
"Bantuan pendidikan afirmasi dalam negeri dan luar negeri semuanya Rp35 miliar," kata dia.
Ia mengakui bahwa beberapa waktu lalu mahasiswa menginformasikan bahwa penyaluran dana bantuan pendidikan afirmasi mengalami keterlambatan.
Persoalan tersebut langsung direspons oleh pemerintah provinsi dengan mendatangi dua bank yang diberikan kewenangan menyalurkan dana pendidikan ke rekening mahasiswa.
Ia menjelaskan mekanisme penyaluran dana bantuan pendidikan dari pemerintah provinsi terlebih dahulu dikirim ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Papua.
Setelah itu, Bank Papua melanjutkan ke dua Bank Himbara untuk ditransfer ke masing-masing rekening mahasiswa di luar negeri.
"Penyaluran dilakukan bertahap dan kami sudah cek ke dua bank. Semua sudah clear," kata dia.
Pemprov Papua Barat, kata dia, tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan tinggi di luar negeri seperti yang dialami oleh provinsi lain di Tanah Papua.
Saat ini, Papua Barat lebih memprioritaskan pendidikan tinggi dalam negeri bagi calon mahasiswa asli Papua.
"Permintaan bantuan pendidikan ke luar negeri untuk sementara dihentikan dulu. Kami mau fokus untuk yang dalam negeri," kata Abdul Fatah.
Dia menjelaskan bantuan pendidikan tinggi ke luar negeri dimulai semenjak Papua Barat belum dimekarkan dari provinsi induk, yakni Papua.
Oleh sebab itu, Pemprov Papua Barat perlu mempertimbangkan kembali terkait dengan bantuan pendidikan tinggi ke luar negeri karena disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
"Kami akan rapat dulu, apakah nanti dibuka lagi atau memang dihentikan dulu," ucap Abdul Fatah.
