Manokwari (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat telah melakukan supervisi dan asistensi terhadap pelaksanaan Operasi Mantap Brata Mansinam 2023 guna memastikan optimalisasi pengamanan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Teluk Wondama.
"Pak Kapolda perintahkan untuk mengasistensi Operasi Mantap Brata. Supaya pemilu berjalan aman dan lancar," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Adam Erwindi di Manokwari, Sabtu.
Dalam asistensi, kata dia, sejumlah pejabat utama Polda Papua Barat menyambangi Posko Operasi Mantap Brata Mansinam 2023 Polres Teluk Wondama, Komisi Pemilihan Umum Teluk Wondama, dan Badan Pengawas Pemilu Teluk Wondama.
Pelaksanaan supervisi dan asistensi juga bermaksud agar personel Polri yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2023 lebih memahami tugas pengamanan pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu.
"Jumat (8 Desember 2023) saya bersama Kepala SPN Polda Kombes Pol. Arisandi Z Sirait sudah turun ke Wondama," jelas Adam.
Ia menegaskan bahwa Operasi Mantap Brata yang diselenggarakan selama 222 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024, merupakan wujud komitmen Polri mendukung KPU dan Bawaslu menyukseskan Pemilu Serentak 2024.
Keberhasilan penyelenggaraan pemilu serentak akan menjadi bukti kematangan demokrasi di seluruh Indonesia yang juga merupakan penentu masa depan bangsa selama lima tahun ke depan.
"Kami memastikan bahwa personel Polri siap memberikan pengamanan yang maksimal, supaya kerja-kerja KPU maupun Bawaslu lebih maksimal," tutur Adam Erwindi.
Ia menerangkan jumlah personel Polda Papua Barat yang ditugaskan dalam Operasi Mantap Brata Mansinam 2023-2024 lebih kurang lima ribu personel, dan akan disebar ke 13 kabupaten/kota pada dua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Operasi Mantap Brata Mansinam 2023 juga melibatkan personel TNI dari Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari, sehingga pengamanan lebih maksimal guna mencegah berbagai macam gangguan kamtibmas.
"Yang jelas TNI/Polri akan memaksimalkan pengamanan Pemilu Serentak 2024 di dua provinsi, karena Papua Barat Daya masih masuk wilayah keamanan Polda Papua Barat," tutur Adam Erwindi.
