Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menyebut lima fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 yang dialokasikan Pemerintah Pusat ke Papua Barat.
"APBN tahun 2024 memiliki lima hal yang menjadi prioritas," kata Ali Baham seusai penyerahan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN dan TKD 2024 di Manokwari, Senin.
Ia menjelaskan fokus APBN 2024 yang pertama adalah perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan.
Kedua, percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), revitalisasi industri, dan reformasi struktural. Ketiga, pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan meningkatkan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program.
Keempat, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro serta pokok kebijakan fiskal berdimensi regional, sinkronisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
"Kelima, perlu adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja," cakap Ali Baham.
Tahun 2024, kata dia, merupakan tahun terakhir pemerintahan periode 2019-2024 sehingga seluruh pemangku kebijakan perlu mengoptimalkan APBN agar rencana pembangunan terlaksana dengan baik.
APBN juga merupakan instrumen kebijakan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan pengelolaan fiskal yang sehat serta berkelanjutan.
"Marilah bersinergi dan bahu-membahu dalam mengelola APBN secara baik agar dapat digunakan dengan maksimal," tutur Ali Baham.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat Purwadhi Adhiputranto menjelaskan total APBN 2024 yang dikucurkan ke Papua Barat mencapai Rp17,25 triliun meliputi dana transfer ke daerah (TKD) 11,35 triliun dan belanja kementerian/lembaga Rp5,9 triliun.
Ada delapan pemerintah daerah yang menerima alokasi TKD 2024, yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat Rp3,13 triliun, Pemerintah Kabupaten Manokwari Rp1,23 triliun, Fakfak Rp1,34 triliun, Teluk Bintuni Rp2,08 triliun, Teluk Wondama Rp914,10 miliar, Kaimana Rp1,09 triliun, Pegunungan Arfak Rp826,88 miliar, dan Manokwari Selatan Rp722,07 miliar.
Alokasi TKD, kata dia, terdiri dari dana bagi hasil (DBH) Rp3,24 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp4,32 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp828,21 miliar, DAK non fisik Rp511,31 miliar, dana insentif fiskal Rp14,41 miliar, dana otonomi khusus Rp1,75 triliun, serta dana desa Rp681,14 miliar.
"Total alokasi TKD Papua Barat senilai Rp11,35 triliun," kata Adhiputranto.
Selain TKD, ucap dia, Kementerian Keuangan juga menyalurkan alokasi belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh 41 kementerian/lembaga dengan jumlah satuan kerja sebanyak 266 satuan kerja.
Belanja APBN 2024 tersebut terdiri dari belanja pegawai Rp1,61 triliun, belanja barang Rp2,53 triliun, belanja modal Rp1,74 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp0,53 miliar.*
