Manokwari (ANTARA) - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyebut Pemerintah Pusat sangat konsen merealisasikan program pembangunan kesejahteraan orang asli Papua.
Hal tersebut terakomodasi melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 sebagai landasan penyusunan program kerja berkelanjutan.
"Penyusunan rencana aksi RIPPP merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua," kata Anggota BP3OKP Papua Barat Irene Manibuy di Manokwari, Jumat.
Dia menuturkan ada tiga visi percepatan pembangunan berkelanjutan yaitu Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif yang harus dirumuskan melalui penyusunan rencana aksi setiap lima tahun.
BP3OKP senantiasa bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada enam provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
"Langkah konkret sudah dirumuskan untuk memperkuat sektor-sektor kunci termasuk pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," ucap Irene.
Menurutnya, penyusunan rancangan awal rencana aksi percepatan pembangunan Papua yang diselenggarakan setiap lima tahunan harus melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh agama.
Pelibatan para tokoh dinilai sangat efektif menjawab kebutuhan masyarakat asli Papua untuk diakomodasi melalui perumusan program dan kegiatan percepatan pembangunan Tanah Papua.
"Partisipasi masyarakat sangat diperlukan supaya pelaksanaan rencana aksi bisa mengurai masalah kesenjangan yang terjadi selama ini," katanya.
Selain itu, kata dia, BP3OKP akan memastikan aspirasi dari masyarakat asli Papua dapat terintegrasikan dengan penyusunan rencana aksi hingga pelaksanaan program percepatan pembangunan.
BP3OKP juga menggandeng sejumlah pihak termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna memantau implementasi program.
"Pendidikan dan kesehatan menjadi pusat perhatian, sehingga aksesibilitas dan kualitas layanan dua sektor ini terus meningkat," ucap Irene Manibuy.
