Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa proses birokrasi sempat mempersulit bantuan berupa kerja sama aliran listrik sebesar 5 megawatt (MW) ke Desa Wutung yang berlokasi di perbatasan RI-Papua Nugini.
“Kami hanya mau memberikan 5 MW listrik ke Wutung, itu pun susah. Masih berbelit birokrasi itu,” ujar Luhut dalam acara bertajuk, “Supply Chain Dynamic in Critical Minerals Geopolitical” yang digelar di Jakarta, Kamis.
Luhut mengaku sempat marah akibat berbelitnya birokrasi yang harus ia hadapi untuk memberi bantuan listrik tersebut. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa birokrasi merupakan permasalahan yang tidak mudah di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa bantuan kepada desa tersebut berdasarkan pada perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan untuk memberi bantuan kepada Papua Nugini.
Bantuan tersebut, tutur Luhut, berdasarkan dua kepentingan nasional Indonesia, yakni kepentingan politis yang terkait dengan Papua, serta kepentingan sumber daya mineral yang ada di Papua Nugini.
“Mereka (Papua Nugini) juga ingin bekerja sama dengan Indonesia,” ujar Luhut.
Sebagai informasi, dikutip dari laman resmi Kemenko Marves, Indonesia dan Papua Nugini secara konkret telah membentuk Joint Task Force untuk berkolaborasi pada aspek teknis dan nonteknis guna memastikan kerja sama hilirisasi dan listrik berjalan efektif.
Dalam pertemuan Bilateral Meeting di sela perhelatan World Water Forum ke-10 pada Selasa (21/5), Luhut menyampaikan sambutan hangat kepada Deputy Prime Minister Papua Nugini John Rosso, serta kolega dari berbagai lembaga pemerintahan dan bisnis di Papua Nugini.
Potensi tersebut membahas beberapa potensi dan realisasi kerja sama antara kedua negara dalam bidang kelistrikan dan hilirisasi.
Sebagai tindak lanjut dari kunjungan bilateral Presiden Jokowi pada Juni 2023 lalu, PLN siap menjalankan arahan Presiden untuk meningkatkan hubungan bilateral melalui kerja sama penyediaan listrik antar negara.
PLN telah memenuhi instruksi Presiden Jokowi untuk menyediakan listrik ke Papua Nugini sebelum 17 Agustus 2023 dengan membangun 88 tiang listrik di sepanjang Desa Wutung, perbatasan RI-PNG.
John Rosso menyampaikan bahwa hubungan yang erat antara Papua Nugini dan Indonesia semakin mendorong mereka untuk belajar hilirisasi dari Indonesia.
“Kami memandang Indonesia sukses dalam menjalankan program hilirisasi, oleh karena itu kami semakin termotivasi dan ingin belajar langsung dari para ahli di Indonesia,” ucap John Rosso.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Luhut: Birokrasi hambat bantuan listrik ke perbatasan RI-Papua Nugini
