Aimas (ANTARA) - Polres Sorong, Papua Barat Daya melakukan operasi Mantap Praja Nebulu I-2024 guna menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif sebagai wujud kedamaian jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Sorong.
Kapolres Sorong, AKBP Edwin Parsaoran di Sorong, Selasa, menjelaskan operasi Mantap Praja Nebulu I-2024 sudah berlangsung sejak 20 Juli hingga 8 Agustus 2024 bertujuan menciptakan kondisi dan situasi yang aman dan kondusif menjelang Pilkada 2024 di Kabupaten Sorong.
"Strategi yang telah kami laksanakan pada operasi ini bersifat preemtif dan preventif untuk menyentuh secara langsung masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat sehingga terjadi satu kolaborasi untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif," jelas dia usai menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda di Mapolres Sorong.
Dia menyebutkan, target operasi ini adalah pelaksana, pendukung pelaksana kemudian tokoh masyarakat dan agama yang nantinya bisa memberikan dampak nyata di tengah masyarakat untuk diajak kerja sama dalam rangka menciptakan kondisi aman, damai dan kondusif jelang Pilkada 2024.
Berkaitan dengan upaya menciptakan kondisi aman dan damai jelang Pilkada 2024 itu, Polres Sorong juga mengundang Forkopimda dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong menggelar rapat koordinasi untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan strategi kesiapan menuju Pilkada 2024.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sorong, Adi Bremantyo, memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah dan sedang melaksanakan operasi ini guna mendukung terciptanya kondisi keamanan yang kondusif jelang Pilkada 2024.
"Dukungan dari pemerintah sendiri terhadap kesiapan Pilkada 2024 kabupaten ini adalah pemerintah telah melaksanakan kewajibanya dengan memberikan dukungan berupa anggaran Pilkada kepada KPU, Bawaslu," beber dia.
Sementara anggaran pengamanan TNI/Polri, sebut dia, sudah disiapkan dan tinggal disalurkan kepada pihak terkait.
"Kalau dari sisi pendanaan kami sangat mendukung. NPHD untuk KPU kita Rp56 miliar dan seluruhnya sudah tersalurkan," kata dia.
Kemudian, NPHD Bawaslu Kabupaten Sorong senilai Rp20 miliar, dan berdasarkan informasi dari bagian keuangan seluruhnya sudah tersalurkan.
