Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menegaskan seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik provinsi maupun kabupaten di Papua Barat tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Tetapi, kata Ali, aparatur pemerintah wajib memberikan contoh yang baik dalam mewujudkan penyelenggaraan Pilkada 2024 secara demokratis, transparan, jujur, adil dan bermartabat.
"Saya ingatkan tidak boleh beri tekanan atau hasut ASN lainnya, honorer dan P3K, supaya tentukan pilihan kepada calon tertentu," kata Ali Baham
Menurut dia, setiap warga negara berhak menentukan pilihan calon kepala daerah tanpa adanya intimidasi dari pihak mana pun karena hal itu dijamin oleh konstitusi guna menjamin kualitas demokrasi.
Dia mengatakan pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat secara berkala sebagai upaya membangun ekosistem pendidikan politik yang cerdas.
"Biarkan masyarakat memilih sendiri mana calon kepala daerah yang dinilai berkualitas, dan amanah," ujar Ali Baham.
Menurut dia, ada enam elemen yang harus berperan aktif menyukseskan Pilkada 2024 di Papua Barat, yaitu pemerintah daerah, partai politik, TNI-Polri, penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu), masyarakat, dan jurnalis.
Kolaborasi keenam elemen tersebut, kata dia, menjadi kunci terciptanya situasi dan kondisi keamanan yang kondusif, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak pilih pada Pilkada 27 November 2024.
"Kalau dulu pilkada jadi ajang perebutan kekuasaan maka sekarang kita ubah jadi ajang perkuat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan dalam bingkai NKRI," ucap Ali Baham.
Ia menyebut tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi Papua Barat pada penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai 87,6 persen lebih tinggi dari nasional yang hanya tercatat 77,4 persen.
Menurut dia, capaian tersebut memberikan optimisme bahwa tingkat partisipasi Pilkada 2024 dapat menyentuh target 90 persen, dan tentunya perlu ditopang dengan edukasi yang masif.
"Kami juga menggandeng tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk menggelorakan pilkada damai ke seluruh pelosok," ucap Ali Baham.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie menuturkan pihaknya mengantisipasi terjadinya politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) saat penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Sub politisasi SARA menempati urutan tertinggi berdasarkan hasil rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, yang kemudian menjadi atensi dalam pengawasan setiap tahapan pemilu," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, optimalisasi langkah mitigasi terhadap potensi isu SARA memerlukan keterlibatan semua elemen melalui penguatan kerja sama antara Bawaslu dan pemangku kepentingan.
Dia mengatakan pihaknya memprediksi eskalasi politik mengalami peningkatan karena pemilihan calon kepala daerah bersentuhan langsung dengan kondisi sosial dan kultur masyarakat di tujuh kabupaten.
"Makanya kami perkuat kerja sama lintas komponen seperti tokoh adat dan lainnya, termasuk media massa supaya sama-sama mengawasi," ucap Elias.
